Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Stabilitas Terjaga, Kemandirian Pertahanan Diperkuat, dan Demokrasi Tetap Terbuka

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki usia satu tahun dengan catatan positif dalam menjaga stabilitas nasional di tengah berbagai dinamika politik, ekonomi, dan hukum.

Menurut Khairul Fahmi, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), keberhasilan pemerintah dalam satu tahun ini bukan hanya soal mengelola situasi krisis, tetapi juga menjaga saluran aspirasi publik tetap terbuka dan efektif.

“Pemerintah berhasil menjaga stabilitas nasional dengan mengelola koreksi kebijakan secara cepat dan responsif. Hal ini sangat penting agar dinamika politik dan sosial tidak melahirkan ketegangan berkepanjangan,” ujar Fahmi dalam wawancara dengan salah satu stasiun Radio di Jakarta.

Ia menambahkan, respons cepat pemerintah dalam menghadapi kerusuhan akhir Agustus lalu menunjukkan komitmen kuat untuk mencegah emosi publik menggantung dan memicu ketidakamanan lebih luas. Berbeda dengan beberapa negara lain, Indonesia segera membuka komunikasi dan dialog sehingga potensi krisis bisa ditekan sedini mungkin.

Pemerintah berhasil mencegah hal tersebut berkembang menjadi pembangkangan publik dengan menjaga kanal demokrasi tetap berfungsi dan terbuka. Ia menekankan pentingnya pemerintah untuk terus menjaga saluran aspirasi agar masyarakat tidak mencari panggung alternatif di ruang digital yang rawan misinformasi dan polarisasi.

Selain itu, salah satu pencapaian penting pemerintah dalam satu tahun terakhir adalah komitmen Presiden Prabowo dalam mendorong kemandirian industri pertahanan nasional.

“Penguatan PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT INKA terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor alutsista,” jelas Fahmi.

Menurutnya, proses menuju kemandirian ini memerlukan akses teknologi kunci dan waktu yang tidak singkat, sementara pembelian alat utama sistem senjata dari luar negeri dimanfaatkan sebagai sarana belajar sekaligus memperkuat hubungan diplomatik antarnegara.

Dalam kesempatan yang sama, Fahmi juga menyoroti fenomena mobilisasi massa yang dipengaruhi oleh algoritma media sosial.

“Banyak misinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang memicu polarisasi di ruang digital. Pemerintah responsif dengan klarifikasi resmi dan koordinasi bersama platform digital,” katanya.

Ia menekankan pentingnya literasi digital publik sebagai kunci agar masyarakat lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi hoaks.

Dari sisi program prorakyat, Fahmi menilai implementasi pemerintah sudah berjalan dengan baik meski masih ada tantangan. Ia memberikan nilai 8 dari 10 untuk kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

“Yang perlu diperbaiki adalah komunikasi publik agar masyarakat lebih memahami capaian dan kebijakan pemerintah. Pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) merupakan langkah tepat untuk memperkuat komunikasi nasional,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pengawasan pemerintahan berjalan lebih efektif dengan banyak kasus korupsi berhasil diungkap. Pengawasan yang ketat membuat penyimpangan cepat terlihat. Pemerintah harus tetap menjaga konsistensi dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi.

Fahmi mengibaratkan Presiden Prabowo sebagai pilot pesawat terbang, menteri sebagai cabin crew, dan rakyat sebagai penumpang.

“Pemerintah harus memastikan seluruh penumpang merasa aman dan nyaman selama perjalanan menuju tujuan bersama yang lebih baik,” jelas Fahmi.

Dengan berbagai capaian tersebut, satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan arah pembenahan yang positif dan menjanjikan, memperkokoh fondasi Indonesia menuju masa depan yang stabil, mandiri, dan demokratis.

(*/rls)