Presiden Prabowo Pastikan MBG Berjalan dengan Standar Ketat dan Pengawasan Digital

Oleh: Bara Winatha*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi fokus utama pemerintah dalam memperkuat fondasi pembangunan manusia Indonesia. Di tengah dinamika pelaksanaan dan sejumlah evaluasi yang dilakukan, pemerintah memastikan program ini tetap berjalan dengan sistem pengawasan dan standarisasi berlapis guna menjamin keamanan, higienitas, serta kualitas gizi bagi seluruh penerima manfaat. Pemerintah berupaya untuk melibatkan kerja lintas kementerian dan lembaga yang berperan dalam memastikan setiap tahap pelaksanaan berjalan sesuai standar. 

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa setiap dapur pelaksana program MBG wajib menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan lembaganya secara ketat dan rinci. Sistem pengawasan ini dirancang tidak hanya untuk memastikan makanan yang disajikan aman dan bergizi, tetapi juga agar tata kelola keuangan program dapat berlangsung transparan dan bebas dari penyimpangan. Melalui mekanisme virtual account (VA) terintegrasi, seluruh aliran dana dikelola langsung dari pusat hingga dapur, sehingga tidak ada celah bagi penyalahgunaan anggaran.

BGN saat ini telah mengoperasikan lebih dari 10 ribu dapur MBG di seluruh Indonesia dengan cakupan penerima manfaat mencapai 30,5 juta jiwa, mencakup siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Target pemerintah hingga akhir tahun adalah pembangunan 30 ribu dapur yang masing-masing melayani sekitar 3.000 penerima manfaat setiap harinya. Sistem ini menjadikan MBG sebagai salah satu program pangan bergizi terbesar di dunia setelah India. Setiap dapur dikelola oleh tenaga profesional seperti ahli gizi, kepala dapur (SPPG), dan akuntan, yang masing-masing telah mendapatkan pelatihan sesuai bidangnya.

Lebih lanjut, Tigor menilai bahwa sistem perekrutan tenaga kerja lokal di dapur MBG menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan. Masyarakat setempat, termasuk para orang tua siswa, dilibatkan dalam kegiatan produksi makanan untuk memastikan kehigienisan dan rasa tanggung jawab terhadap kualitas sajian. Melalui keterlibatan langsung dari komunitas, risiko kelalaian dapat diminimalkan dan kualitas makanan tetap terjaga. Langkah ini sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam pelaksanaan program nasional.

Di sisi lain, dukungan terhadap keberlanjutan MBG juga datang dari lembaga legislatif. Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan bahwa DPR sepenuhnya mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat regulasi melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola MBG. Puan menilai, keberadaan payung hukum tersebut penting untuk memastikan program ini berjalan konsisten, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan jaminan hukum terhadap pelaksanaan di lapangan. Ia menegaskan bahwa program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Dukungan dari parlemen ini menunjukkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat kebijakan sosial yang berdampak luas bagi generasi muda. Keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari jumlah makanan yang disalurkan, tetapi dari peningkatan kualitas hidup anak-anak Indonesia, terutama dalam hal kesehatan, kecerdasan, dan semangat belajar. Program MBG memiliki potensi besar untuk menekan kesenjangan gizi antarwilayah dan menjadi fondasi bagi masa depan bangsa yang lebih kompetitif.

Sementara itu, dari sisi perlindungan anak, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengatakan bahwa program MBG merupakan bentuk perlindungan terhadap hak anak atas kesehatan dan gizi seimbang. Ia menjelaskan, setiap anak Indonesia berhak atas makanan yang aman, bergizi, dan layak konsumsi, serta bebas dari risiko kontaminasi atau bahan berbahaya. Karena itu, pemerintah memastikan pengawasan dilakukan secara berlapis bersama BPOM, Kemenkes, dan pemerintah daerah untuk meminimalisir potensi kejadian luar biasa seperti keracunan makanan.

Kolaborasi lintas sektor merupakan kunci agar sistem pengawasan berjalan efektif. Program MBG menuntut keterlibatan aktif dari banyak pihak — mulai dari lembaga pemerintah, sekolah, tenaga medis, hingga masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif ini, masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga penjaga kualitas program. Pendekatan ini sejalan dengan komitmen nasional terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada poin penghapusan kelaparan, peningkatan kesehatan, dan pendidikan yang berkualitas.

Seluruh upaya tersebut menunjukkan bahwa MBG terus bertransformasi menjadi program yang lebih terukur dan profesional. Setiap dapur MBG kini diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) sebagai bentuk komitmen terhadap keamanan pangan nasional. Kolaborasi antara BGN, Kemenkes, BPOM, dan aparat daerah memperkuat sistem pengendalian mutu, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga tahap distribusi. 

Ke depan, pemerintah menargetkan agar sistem pelaporan dan audit MBG dapat terintegrasi dengan platform digital nasional, sehingga seluruh data pelaksanaan, pengeluaran, dan hasil pengawasan dapat dipantau secara real time oleh lembaga pengawas dan publik. Langkah ini sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik dan upaya pencegahan korupsi berbasis digital.

Program MBG tetap berjalan, bahkan semakin diperkuat dengan pendekatan modern dan berbasis data. Kolaborasi lintas lembaga, sertifikasi higienitas, serta sistem pengawasan berlapis menjadi jaminan bahwa setiap porsi makanan yang diterima anak-anak Indonesia aman, bergizi, dan layak konsumsi. Dengan fondasi pengawasan yang kuat dan tata kelola yang transparan, MBG bukan hanya sekadar program makan gratis, melainkan investasi strategis untuk membentuk generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berintegritas.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.