Pemerintah Terus Evaluasi Agar MBG Semakin Berkualitas

Jakarta – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperbaiki agar pelaksanaannya semakin berkualitas.

Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi, halal, dan aman, sehingga program ini benar-benar menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa setiap kejadian di lapangan akan dijadikan bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas kasus yang sempat menimbulkan keramaian publik.

“Target kita adalah nol kejadian. Karena itu, tata kelola dapur dan distribusi akan terus kami perbaiki,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan langkah konkret yang telah ditempuh.

Menurutnya, tim investigasi beranggotakan ahli kimia dibentuk untuk menelusuri penyebab kasus keracunan yang muncul, disertai hotline khusus agar masyarakat dapat cepat melapor.

“Kami tidak main-main. Tim investigasi akan bekerja langsung di lapangan,” tegasnya.

BGN juga memperkuat aspek pengelolaan di tingkat pelaksana.

Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan mengikuti pelatihan penjamah makanan secara rutin, sementara pekerja dapur harus menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penularan penyakit.

Pemerintah bahkan menargetkan pendirian kantor layanan SPPG di hampir setiap kabupaten pada 2026 untuk memperpendek rantai pengawasan.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan komitmen pemerintah agar program ini terus berjalan dengan lebih baik.

Ia menolak anggapan bahwa MBG akan dihentikan.

“Tidak ada rencana penyetopan. Justru kita pastikan pelaksanaannya lebih ketat agar tidak terulang,” ujarnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah ingin mengembalikan kepercayaan publik sekaligus menegaskan bahwa MBG bukan ancaman, melainkan solusi nyata untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak bangsa.

Evaluasi berkelanjutan, pengawasan ketat, serta keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini benar-benar dirasakan manfaatnya di seluruh daerah.