DPR Tegaskan MBG Harus Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

JAKARTA – Anggota DPR RI Said Abdullah, tidak setuju jika program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara.

Ide untuk menghentikan sementara program tersebut lantaran belakangan ini banyak siswa sekolah yang keracunan usai menyantap MBG di sekolah.

Terkait dengan hal tersebut, Ketua DPP PDIP tersebut justru meminta agar adanya evaluasi mendalam terlebih dahulu terhadap proses produksi MBG hingga penyaluran ke sekolah-sekolah.

“Maka harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah. Di titik mana saja dan apa penyebabnya? Apakah karena rantai pasok dari SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) ke sekolah terlalu panjang?” kata Said saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/9).

Menurut Ketua Banggar DPR RI ini proses penyaluran MBG yang dilakukan saat ini jangkauannya cukup banyak dan penyaluran menjangkau cukup luas sehingga perlu penguatan sistem distribusi agar lebih cepat.

Dimana, kata dia, setiap satu SPPG harus melayani 3.000 siswa. Jumlah tersebut terbilang cukup besar untuk dilayani oleh satu SPPG.

“Apakah karena rantai pasok dari SPPG ke sekolah terlalu panjang? Karena 1 SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek? 1 SPPG cukup 1.500. Sehingga makanan bergizi gratis yang sampai di sekolah itu masih fresh from the oven,” kata Said.

Terhadap fenomena yang terjadi saat ini, Said cenderung meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan evaluasi bukan menghentikan sementara program tersebut.

Kata dia hal lain yang bisa diinisiasi yakni terkait rentang waktu proses pengolahan makanannya.
“Tidak berarti ada konklusi harus di-stop. Jangan. Lebih baik mari kita deteksi dini, di mana letak masalahnya. Apakah karena jam 2 malam baru masak, sedangkan jam 12 pagi itu kan sudah 14 jam tersendiri. Jadi perlu pola baru,” tandas Said.