Pemerintah Bantah Isu Monopoli BBM, Kolaborasi dengan Pertamina Jadi Solusi Atasi Kelangkaan

Jakarta – Pemerintah menegaskan tidak ada praktik monopoli dalam kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini diterapkan. Justru, skema impor satu pintu yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dipandang sebagai langkah konsolidasi untuk menjaga kedaulatan energi dan melindungi konsumen dari risiko harga yang tidak stabil.

Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai kebijakan tersebut sudah tepat. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bisa dianggap diskriminatif maupun monopoli. “Ini bukan diskriminasi atau monopoli. Justru konsolidasi pasokan agar volume, kualitas, dan pembiayaan tetap terkendali di tingkat nasional. Dengan demikian, potensi inefisiensi dan disparitas harga bisa dihindari,” ujarnya di Jakarta.

Trubus menambahkan, kelangkaan BBM yang dialami sejumlah SPBU swasta seharusnya menjadi pelajaran bagi industri. Menurutnya, kekosongan pasokan lebih disebabkan oleh lemahnya perencanaan logistik ketimbang keterbatasan kuota impor. Apalagi, pemerintah sudah menambah kuota impor BBM untuk swasta sebesar 10 persen pada 2025 sehingga totalnya mencapai 110 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, juga menegaskan bahwa isu pembatasan impor tidak benar. Ia menjelaskan, pemerintah justru memberikan ruang lebih luas agar swasta bisa memenuhi kebutuhan pasokannya. Namun, ia menekankan bahwa solusi paling realistis untuk meredam krisis pasokan adalah kolaborasi langsung dengan Pertamina. “Persediaan nasional kita masih cukup. Kalau swasta butuh tambahan, bisa langsung kolaborasi dengan Pertamina,” katanya usai rapat di Istana Kepresidenan.

Menurut Bahlil, kebijakan ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa cabang usaha menyangkut hajat hidup orang banyak harus tetap dalam kendali negara. “BBM ini soal hidup orang banyak. Negara wajib hadir supaya distribusi tetap aman,” tandasnya.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth Marchelino Verieza, menyatakan kesiapan Pertamina mendukung arahan pemerintah. Ia menegaskan, Pertamina berkomitmen menjaga suplai sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Di lapangan, memang ditemukan sejumlah SPBU swasta yang mengalami kekosongan stok, termasuk di wilayah Jabodetabek. Meski begitu, Bahlil optimistis masalah ini dapat segera teratasi dengan jalur kolaborasi yang dibuka bersama Pertamina. “Langkah ini akan menjaga ketersediaan sekaligus mencegah kepanikan publik,” pungkasnya.