Mengecam Keras Tindakan Biadab OPM Terhadap Ketua Komnas HAM Papua

Papua Barat — Aksi penyerangan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, menuai kecaman luas dari berbagai kalangan. Insiden tersebut dinilai sebagai bentuk kekerasan yang menciderai nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi di Papua.

Penembakan terjadi pada Minggu (27/4/2025) pagi di kawasan Teluk Bintuni, saat Frits Ramandey bersama tim sedang melakukan pemantauan dalam operasi pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun yang hilang. Saat berada di pinggir Sungai Rawara untuk keperluan MCK, rombongan tiba-tiba ditembaki dari arah seberang sungai. Berkat respons cepat dari anggota Brimob, seluruh rombongan berhasil diselamatkan dan dievakuasi ke Distrik Moskona.

“Saya datang ke sini atas undangan Polda Papua Barat untuk memantau dan memastikan upaya pencarian berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan penghormatan hak asasi manusia. Namun, kami justru diserang oleh kelompok sipil bersenjata,” ungkap Frits Ramandey.

Kondisi kesehatan seluruh anggota tim, termasuk Frits Ramandey, dipastikan dalam keadaan baik. Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jonny Edison Isir, menegaskan bahwa aparat keamanan akan terus menjamin keselamatan seluruh pihak yang menjalankan tugas kemanusiaan di lapangan.

“Puji Tuhan, Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, dalam keadaan sehat dan selamat. Aparat akan terus berupaya maksimal melindungi semua pihak yang bekerja untuk kemanusiaan,” tegas Irjen Pol Jonny Edison Isir.

Serangan terhadap petugas Komnas HAM ini menegaskan bahwa kelompok OPM telah melanggar batas dengan menyerang upaya-upaya damai. Kekerasan tersebut tidak hanya membahayakan keselamatan jiwa, tetapi juga mengancam stabilitas dan perdamaian di Papua.

Serangan ini memperlihatkan bahwa kelompok separatis lebih mengutamakan teror dibandingkan jalan dialog dan rekonsiliasi. Masyarakat luas diharapkan untuk terus mengutuk keras segala bentuk kekerasan yang dilakukan, khususnya terhadap misi-misi kemanusiaan.

Penegakan hukum terhadap kelompok OPM menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan keamanan, perdamaian, dan kedaulatan di seluruh wilayah Papua tetap terjaga dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.