Ketahanan Energi di Papua Perkuat Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat

Jakarta — Program ketahanan energi nasional terus dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari strategi mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. Kebijakan ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya lokal agar memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Politisi Partai Golkar sekaligus putra asli Papua, Yance Mote, menyampaikan bahwa kebijakan ketahanan energi yang digagas pemerintah sejalan dengan kebutuhan masyarakat Papua untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

“Kesejahteraan masyarakat Papua menjadi hal yang utama diperhatikan oleh Pemerintah Pusat. Dengan kata lain, masyarakat Papua harus diberi kesempatan untuk mengolah tanahnya sendiri yang memberi hasil positif bagi warga di sana, bukan diberikan kepada kelompok kapitalis dari luar,” ujar Yance.

Ia menilai Pemerintah Pusat telah menunjukkan keberpihakan melalui peran fasilitasi dan supervisi dalam mendorong kemandirian masyarakat.

“Pemerintah Pusat cukup mensupervisi saja dan melengkapi kebutuhan masyarakat untuk mengolah tanahnya,” kata Yance.

Yance juga menyambut baik pelantikan Anggota Dewan Energi Nasional yang diketuai oleh Bahlil Lahadalia. Menurutnya, penguatan kelembagaan energi nasional menjadi fondasi penting untuk memastikan arah kebijakan ketahanan energi berjalan terintegrasi hingga ke daerah.

Dukungan terhadap program ketahanan energi juga datang dari masyarakat Papua, seiring dengan dorongan untuk meningkatkan kapasitas dan peran ekonomi rakyat dalam pembangunan daerah.

“Bagi kami, sudah saatnya masyarakat Papua naik kelas. Dari yang tadinya sebagai obyek menjadi subyek,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, ketahanan energi di Papua dapat diimplementasikan melalui pengembangan komoditas berbasis sumber daya lokal seperti kopi, tebu, cokelat, cengkeh, dan pala yang terintegrasi dengan agenda hilirisasi nasional.

“Nanti hasil panennya akan dijual kembali kepada pemerintah, bisa dilakukan hilirisasi maupun untuk keperluan ekspor,” urainya.

Skema ini dinilai mampu menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan energi dan ekonomi daerah.

Selain itu, Yance menilai keterlibatan langsung masyarakat dalam pengelolaan lahan akan memperkuat perlindungan lingkungan serta menjaga keberlanjutan tanah adat.

“Selain itu, masyarakat tentu akan berjuang sungguh-sungguh mengelola lahannya karena akan mendapat hasil. Dengan kata lain, rakyat akan naik kelas dengan terlibat langsung dengan program ketahanan energi,” pungkasnya. #