Dukungan Publik Papua Mengalir untuk Kebijakan Tegas Pemerintah Soal Tambang Ilegal

Papua – Dukungan publik di Papua terus mengalir terhadap kebijakan tegas pemerintah dalam menindak aktivitas tambang ilegal yang dinilai merugikan masyarakat adat dan merusak lingkungan.

Penertiban tambang ilegal dipandang sebagai langkah penting untuk melindungi ekosistem Papua sekaligus memastikan masa depan generasi mendatang tetap terjaga. Sejumlah tokoh adat menilai kebijakan tersebut sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga hak-hak masyarakat adat atas tanah dan alamnya.

Tokoh Adat Papua, Benhur Yaboisembut, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang secara tegas menindak seluruh tambang ilegal di Tanah Papua.

Menurut Benhur, kebijakan tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam melindungi masyarakat adat dari dampak buruk eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab.

“Kami mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas seluruh tambang-tambang ilegal yang ada di Tanah Papua,” ujar Benhur dalam keterangannya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas keberanian dan konsistensi dalam mengambil langkah penegakan hukum di sektor pertambangan. Benhur menilai, ketegasan tersebut sangat dibutuhkan mengingat aktivitas tambang ilegal selama ini telah menimbulkan kerusakan yang luas.

“Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas tindakan tegas terhadap seluruh tambang ilegal di Tanah Papua,” katanya.

Menurut Benhur, dampak tambang ilegal tidak hanya dirasakan dalam bentuk kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat. Hutan yang rusak, sungai yang tercemar, serta hilangnya sumber pangan tradisional menjadi konsekuensi nyata dari praktik pertambangan tanpa izin. Kondisi ini, lanjutnya, membuat masyarakat adat berada pada posisi yang paling dirugikan.

“Kami sangat setuju dengan langkah pemerintah dalam penertiban tambang-tambang ilegal yang selama ini merugikan masyarakat adat, merusak ekosistem dan alam Papua, serta mencemari lingkungan hidup masyarakat adat,” tegas Benhur.

Ia menambahkan bahwa tanpa penindakan yang tegas dan berkelanjutan, kerusakan lingkungan dikhawatirkan akan semakin parah dan sulit dipulihkan.

Lebih lanjut, Benhur mengajak seluruh masyarakat Papua untuk bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas tambang ilegal di wilayah adat. Ia menekankan bahwa dukungan publik menjadi elemen penting agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif di lapangan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Papua untuk mendukung penuh kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas tambang-tambang ilegal di wilayah adat Tanah Papua,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penertiban tambang ilegal bukan hanya soal penegakan hukum, melainkan upaya menjaga masa depan Papua.

Dengan lingkungan yang terjaga dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, generasi Papua yang akan datang tetap memiliki kesempatan untuk merasakan keindahan alam dan kekayaan Tanah Papua.

Dukungan masyarakat, menurut Benhur, menjadi kunci agar Papua dapat tumbuh melalui pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat adat.