Month: January 2026
Pemerintah Pastikan Bansos 2026 Jadi Stimulus Ekonomi Jaga Daya Beli Masyarakat
Oleh : Syamsul Huda )* Memasuki tahun anggaran 2026, kepastian pencairan bantuan sosial kembali menjadi perhatian luas publik. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan inflasi yang masih berfluktuasi, peran negara dalam menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjadi krusial. Pemerintah menegaskan bahwa bantuan sosial bukan sekadar instrumen perlindungan sosial, melainkan juga stimulus ekonomi
Belanja Subsidi dan Bansos Pada APBN 2026 Bukti Komitmen Pemerintah Dorong Stimulus Ekonomi
Jakarta — Belanja subsidi dan bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 kembali menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara APBN dioptimalkan untuk kehidupan masyarakat. “Belanja tersebut tidak digunakan untuk pembayaran gaji ASN, melainkan dialokasikan untuk langsung menyentuh kehidupan masyarakat, antara lain
Pemerintah Andalkan Bansos untuk Jaga Konsumsi dan Stimulus Ekonomi 2026
Jakarta – Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tahun 2026 melalui berbagai program bantuan sosial (bansos) yang berfokus pada peningkatan daya beli masyarakat dan stimulasi ekonomi. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyampaikan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, alokasi untuk subsidi dan bansos mengalami peningkatan signifikan, mencapai Rp 1.300
Pemerintah Andalkan Bansos untuk Jaga Konsumsi dan Stimulus Ekonomi 2026
Jakarta – Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tahun 2026 melalui berbagai program bantuan sosial (bansos) yang berfokus pada peningkatan daya beli masyarakat dan stimulasi ekonomi. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyampaikan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, alokasi untuk subsidi dan bansos mengalami peningkatan signifikan, mencapai Rp 1.300
Pembangunan Massal 19.188 SPPG Bukti Konkret BGN Perkuat Layanan Gizi Nasional
Oleh: Aulia Sofyan Harahap Pembangunan massal 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepanjang tahun 2025 menandai fase penting penguatan layanan gizi nasional yang digerakkan Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah tersebut tidak hanya menunjukkan kapasitas negara dalam membangun infrastruktur layanan gizi secara cepat dan terukur, tetapi juga memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan pemenuhan gizi sebagai fondasi
Dampak Positif MBG Terukur, 19.188 SPPG Siap Layani Lebih 55 Juta Orang di 2026
Oleh: Reza Mahendra Siregar Pembangunan masif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sepanjang 2025 menandai fase paling serius negara dalam membangun sistem pemenuhan gizi nasional yang terukur. Badan Gizi Nasional menutup tahun tersebut dengan capaian konkret berupa 19.188 SPPG yang siap beroperasi serentak mulai awal 2026. Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan fondasi layanan publik yang dirancang
Apresiasi Publik Terhadap Pembangunan 19.188 SPPG, MBG Capai Momentum Baru
JAKARTA — Apresiasi publik terhadap pembangunan 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terus menguat dan menjadi penanda penting terciptanya momentum baru Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Capaian sepanjang 2025 tersebut mempertegas keseriusan negara memperluas akses gizi, menekan angka stunting, serta memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Keberadaan ribuan
BGN Berhasil Bangun 19.188 SPPG Demi Dukung Akses Gizi untuk Jutaan Warga
JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menuntaskan pembangunan 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepanjang 2025 sebagai perluasan akses makan bergizi gratis bagi jutaan warga di seluruh Indonesia. Capaian tersebut menandai akselerasi signifikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan jumlah SPPG tersebut, BGN menargetkan layanan gizi dapat menjangkau lebih dari 55,1 juta penerima manfaat,
Mengutuk Kekejaman OPM terhadap Warga Sipil di Papua
Oleh : Loa Murib Kekerasan bersenjata yang terus dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin menegaskan wajah kejam kelompok tersebut, terutama ketika warga sipil berulang kali menjadi korban utama. Sepanjang 2025, eskalasi kekerasan di Tanah Papua menunjukkan pola yang mengkhawatirkan karena sasaran tidak lagi terbatas pada aparat keamanan, melainkan juga masyarakat biasa yang tidak memiliki
Negara Hadir Jaga Papua Tetap Aman, Kekejaman OPM Dinilai Ancaman Nyata Kemanusiaan
Timika – Upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua terus dimaksimalkan di tengah dinamika yang ada. Kehadiran aparat TNI dan Polri di wilayah Papua dinilai berkontribusi terhadap terciptanya suasana yang lebih kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas harian dengan lebih tenang meski tantangan keamanan masih terus dihadapi. Pendekatan yang humanis dan terintegrasi dengan tokoh masyarakat serta