Month: January 2026
Presiden Dorong Pemulihan Sekolah, Puskesmas, dan Rumah Sakit Segera Melayani Warga Pascabencana
Oleh: Bara Winatha*) Pemulihan layanan publik pascabencana di tiga provinsi Sumatra menjadi perhatian serius pemerintah. Berbagai fasilitas vital yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, mulai dari sekolah, puskesmas, hingga rumah sakit, didorong untuk segera kembali berfungsi agar aktivitas sosial dan ekonomi warga dapat pulih secara bertahap. Percepatan pemulihan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik bangunan, tetapi
Pemulihan Hunian Sementara Dipercepat, Prabowo Pastikan Layanan Dasar Warga Kembali Normal
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah memandang serius penanganan bencana dan berkomitmen meringankan beban warga. Presiden juga mengapresiasi inisiatif Danantara dalam percepatan pembangunan huntara, serta meminta koordinasi dijalankan ketat agar penanganan berjalan tertib. “Saya terima kasih sama Danantara yang telah melakukan suatu pekerjaan yang saya lihat baik. Ini membangun hunian dalam waktu singkat itu
Pemerintah Lakukan Penanganan Pascabencana Sumatera Secara Holistik
Jakarta, – Pemerintah Republik Indonesia terus mengintensifkan penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh dilakukan secara parsial. “Negara harus hadir secara utuh. Kita tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak, tetapi juga
Swasembada Pangan 2025 Tercapai Lebih Cepat pada Era Pemerintahan Prabowo-Gibran
Jakarta – Pemerintah memastikan Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target awal pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Capaian tersebut terutama ditopang oleh keberhasilan swasembada beras, seiring melonjaknya produksi nasional dan menguatnya stok cadangan pemerintah. Sejak awal masa pemerintahan, Presiden Prabowo menargetkan swasembada beras dapat diraih dalam
Tanpa Impor, Pemerintah Pastikan Swasembada Pangan Tercapai Sepanjang 2025
Jakarta – Pemerintah memastikan Indonesia berhasil mewujudkan swasembada pangan sepanjang 2025. Keberhasilan ini ditopang oleh berbagai kebijakan strategis, salah satunya program optimasi lahan yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian tanpa perlu membuka lahan baru. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, mengatakan optimasi lahan menjadi strategi penting untuk mendongkrak produksi padi nasional. Program ini
KUHP Baru Wujudkan Sistem Hukum Pidana yang Lebih Responsif dan Proporsional
Oleh Mardani Aliadin )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan efektif mulai 2 Januari 2026 menjadi tonggak penting dalam sejarah reformasi hukum Indonesia. Setelah puluhan tahun menggunakan KUHP warisan kolonial, Indonesia akhirnya memiliki sistem hukum pidana yang dirancang berdasarkan nilai, kebutuhan, dan karakter bangsa sendiri. Kehadiran KUHP baru bukan sekadar penggantian regulasi
KUHP Baru Berlaku 2026, Pidana Kerja Sosial Jadi Alternatif Humanis Penjara
Oleh: Juana Syahril)* Penerapan hukuman kerja sosial sebagai alternatif hukuman penjara menandai babak baru reformasi hukum pidana nasional. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada Januari 2026. Kehadiran pidana kerja sosial menunjukkan komitmen negara dalam menghadirkan sistem pemidanaan yang lebih berorientasi
Integritas Penegak Hukum Jadi Kunci Suksesnya Penerapan KUHP Nasional
Jakarta — Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional menandai babak baru pembaruan hukum pidana di Indonesia. Perubahan fundamental tidak hanya terjadi pada norma hukum materiil, tetapi juga menyentuh hukum acara pidana melalui penyesuaian KUHAP. Dalam konteks ini, integritas dan kesiapan aparat penegak hukum dinilai menjadi faktor kunci agar implementasi KUHP baru berjalan efektif, adil,
Pemerintah Tekankan Integritas dan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum Menyambut KUHP Nasional
Jakarta – Pemerintah terus menegaskan komitmennya dalam memperkuat integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum seiring pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Penekanan ini dinilai penting untuk memastikan transformasi hukum pidana berjalan selaras dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Komitmen tersebut
Penanganan Pascabencana Aceh Dipandang Efektif, Tolak Provokasi Separatis di Masyarakat
Oleh : Andhika Rachma Penanganan pascabencana Aceh dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan suatu perkembangan yang menggembirakan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama bagi warga Aceh sendiri yang tengah berjuang bangkit dari dampak banjir bandang dan longsor yang terjadi. Bencana alam tersebut telah menguji ketangguhan sosial dan fisik Aceh, namun respons yang cepat dan terkoordinasi dari pemerintah