Month: January 2026
Hilirisasi Dikebut, Pemerintah Mulai Groundbreaking Proyek Strategis Akhir Januari
Jakarta, Pemerintah terus mengakselerasi agenda hilirisasi sebagai pilar utama penguatan struktur ekonomi nasional. Memasuki akhir Januari, pemerintah dijadwalkan memulai groundbreaking sejumlah proyek strategis nasional (PSN) yang menjadi bagian dari program hilirisasi industri. Langkah ini menandai komitmen konkret negara dalam mendorong nilai tambah sumber daya alam, memperluas lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.
Proyek Hilirisasi Masuk Tahap Eksekusi, Investasi Triliunan Siap Mengalir ke Daerah
Jakarta – Proyek hilirisasi menjadi salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah Indonesia untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Dengan total nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp618,13 triliun, hilirisasi telah memasuki tahap eksekusi, membawa angin segar bagi perekonomian daerah. Salah satu yang paling dinanti adalah rencana groundbreaking untuk enam proyek hilirisasi yang akan dimulai pada akhir
Arah Baru Penegakan Hukum Lebih Berkeadilan Lewat KUHP–KUHAP
Oleh: Riki Anggoro Pranata *) Seiring dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada 2 Januari 2026, Indonesia memasuki fase penting dalam reformasi sistem hukum pidana. Pembaruan ini tidak hanya sebagai langkah normatif untuk menggantikan produk hukum kolonial yang sudah usang, namun lebih jauh lagi mencerminkan
KUHP–KUHAP Baru jadi Langkah Penting Menuju Hukum Lebih Berkeadilan
Oleh Muhammad Nanda )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi hukum di Indonesia. Kehadiran KUHP–KUHAP baru menandai keseriusan negara dalam membangun sistem hukum yang lebih berkeadilan, humanis, dan relevan dengan perkembangan sosial, budaya, serta ekonomi nasional. Setelah puluhan tahun menggunakan regulasi warisan
KUHP–KUHAP Baru Dinilai Jawaban atas Reformasi Hukum Nasional
Jakarta – Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) nasional mulai mewarnai praktik penegakan hukum di Indonesia. Sejumlah putusan pengadilan dan penanganan perkara sejak diberlakukannya kedua undang-undang tersebut menunjukkan perubahan pendekatan dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam pola pemidanaan dan pertimbangan hakim. Seperti halnya putusan terhadap mantan pegawai ASEAN
KUHP-KUHAP Baru Dinilai Perkuat Keadilan dalam Penegakan Hukum
Bengkulu – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dinilai menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem hukum nasional. Regulasi tersebut dipandang mampu memperkuat prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Victor Antonius Saragih Sidabutar, mengatakan
CKG di Papua, Fondasi Kuat Membangun Masyarakat Sehat dan Produktif
Oleh : Loa Murib )* Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digulirkan pemerintah semakin menunjukkan perannya sebagai fondasi penting dalam membangun Papua yang sehat dan produktif. Di tengah tantangan geografis, keterbatasan akses layanan, serta beragam persoalan kesehatan yang masih dihadapi masyarakat Papua, kehadiran CKG menjadi instrumen strategis negara untuk memastikan setiap warga memperoleh hak dasar atas
Negara Hadirkan Layanan Kesehatan Dasar yang Merata di Papua lewat CKG
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Papua sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan kesehatan dasar yang merata dan berkeadilan. Program ini menjadi salah satu instrumen utama dalam agenda pembangunan nasional, khususnya untuk mempercepat peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Papua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa program prioritas Presiden Prabowo
Program CKG di Papua Wujud Nyata Pemerintah Jamin Kesehatan Masyarakat
PAPUA – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan pemerintah di Tanah Papua semakin menegaskan komitmen negara dalam menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang adil, merata, dan bermutu. Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan akses, CKG hadir sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan
Mengapresiasi Komitmen Pemerintah Jaga Surplus dan Stabilitas Harga Pangan Nasional
Oleh: Fena Widyanti )* Pemerintah menunjukkan optimisme kuat dalam menjaga surplus pangan nasional menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, termasuk Ramadan 2026. Langkah antisipatif terus diperkuat untuk memastikan pasokan pangan tetap aman dan harga terkendali di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Stabilitas pangan menjadi perhatian utama karena berhubungan langsung dengan daya beli, inflasi, dan ketenangan sosial. Pemerintah