Month: January 2026
KUHP Baru Cerminkan Wajah Hukum Modern Indonesia
Jakarta – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru menandai babak penting dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Setelah lebih dari satu abad menggunakan hukum pidana warisan kolonial Belanda, Indonesia kini resmi memasuki era baru dengan sistem hukum pidana yang dirancang sesuai kebutuhan bangsa yang merdeka, demokratis,
Pembaruan KUHAP Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Penegak Hukum di Indonesia
Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hasil pembaruan merupakan bagian integral dari reformasi hukum nasional yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum di seluruh negeri. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa
Kenaikan UMP 2026 Dianggap Pro-Pekerja, Pemerintah Imbau Buruh Sampaikan Aspirasi Tanpa Anarkis
Oleh: Bara Winatha*) Kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 kembali menjadi perhatian publik di berbagai daerah. Di satu sisi, pemerintah menilai kebijakan tersebut sebagai langkah nyata untuk menjaga kesejahteraan pekerja di tengah tekanan inflasi dan dinamika perekonomian nasional. Di sisi lain, sebagian kelompok buruh masih menyampaikan keberatan dan tuntutan lanjutan melalui aksi unjuk
Tolak Aksi Demo Kenaikan UMP 2026 di 36 Provinsi Bukti Keberpihakan Pemerintah Pada Kesejahteraan Pekerja
Oleh : Andika Pratama )* Penolakan terhadap aksi demonstrasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang terjadi di 36 provinsi merupakan cerminan meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan stabilitas ekonomi nasional. Di tengah situasi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, kebijakan pengupahan tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga daya beli
UMP 2026 Dorong Kesejahteraan, Pemerintah Dorong Sampaikan Aspirasi Tanpa Demo Anarkis
Jakarta — Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha melalui penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026. Kebijakan ini dirumuskan sebagai respons atas dinamika ekonomi nasional dan daerah, sekaligus untuk memastikan daya beli pekerja tetap terjaga di awal tahun mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan
Pemerintah Targetkan CKG 2026 Jangkau 46 Persen Penduduk Indonesia, Upaya Permudah Akses Layanan Kesehatan
Oleh: Brahma Dennis (* Target pemerintah untuk menjangkau 46 persen penduduk Indonesia melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada 2026 mencerminkan keseriusan negara dalam memperkuat layanan kesehatan berbasis promotif dan preventif. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan ketimpangan akses layanan kesehatan, sekaligus mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya sejak dini. Optimisme
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Tembus 70 Juta Peserta, Bukti Kepedulian Pemerintah pada Kesehatan Publik
Oleh : Sava Andriana )* Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah menembus angka 70 juta peserta menjadi salah satu capaian penting dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Angka tersebut menunjukkan antusiasme publik yang sangat tinggi terhadap layanan kesehatan preventif yang disediakan oleh pemerintah. Di tengah berbagai tantangan akses layanan kesehatan, terutama di daerah
Presiden Prabowo Jadikan CKG sebagai Program Preventif Kesehatan Nasional, Apresiasi Tinggi dari Masyarakat
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menempatkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai pilar utama penguatan layanan kesehatan preventif nasional. Program yang digagas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat, tercermin dari tingginya tingkat partisipasi sepanjang 2025. Data mutakhir, jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan CKG telah menembus lebih dari 70 juta peserta. Berdasarkan laporan
Partisipasi Publik Tembus 70 Juta, CKG Jadi Program Kesehatan Unggulan Era Presiden Prabowo
Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satu program yang dinilai sebagai quick win dan mendapat apresiasi luas dari publik adalah Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat di bidang kesehatan sejak awal masa
Koperasi Desa Merah Putih Jadi Pilar Baru Ekonomi Kerakyatan di Era Presiden Prabowo
Oleh Anita Yulianti )* Koperasi Desa Merah Putih kian menegaskan posisinya sebagai pilar baru ekonomi kerakyatan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah tantangan ekonomi global, ketimpangan wilayah, serta kebutuhan untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional dari bawah, koperasi kembali ditempatkan sebagai instrumen strategis pembangunan yang berpihak pada rakyat. Penekanan terhadap penguatan koperasi desa