Month: January 2026
Swasembada Pangan Bukti Keberhasilan Strategi Ketahanan Nasional Pemerintahan Presiden Prabowo
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia kembali mencapai swasembada pangan, sebuah capaian strategis yang dinilai menjadi bukti nyata keberhasilan arah kebijakan ketahanan pangan pemerintah sekaligus menandai tonggak penting dalam perjalanan kedaulatan pangan nasional. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa swasembada beras yang dicapai hanya dalam waktu satu tahun merupakan pencapaian luar biasa, mengingat
Swasembada Pangan Era Presiden Prabowo Jadi Modal Hadapi Tantangan Global
Oleh: Dhita Karuniawati )* Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras kembali menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang pembangunan sektor pangan nasional. Capaian ini bukan sekadar prestasi statistik atau keberhasilan sesaat, melainkan fondasi strategis menuju ketahanan pangan yang lebih luas, berkelanjutan, dan inklusif. Di tengah tantangan global berupa perubahan iklim, ketidakpastian geopolitik, hingga fluktuasi harga pangan dunia,
Presiden Prabowo Tegaskan Swasembada Pangan Kunci Kedaulatan Nasional, Dorong Ketahanan Bangsa
Oleh: Raka Wibisana }* Deklarasi keberhasilan swasembada pangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar pengumuman capaian sektor pertanian, melainkan penegasan arah strategis negara dalam memaknai kedaulatan nasional. Di tengah dunia yang semakin diwarnai ketidakpastian rantai pasok, konflik geopolitik berkepanjangan, serta tekanan perubahan iklim, keputusan Indonesia untuk memperkuat kemandirian pangan merupakan pilihan politik yang sadar
Pemulihan Pascabanjir di Aceh Tamiang Berjalan Cepat, Warga Tegaskan Tolak Upaya Provokasi Kelompok GAM
Oleh: Indah Prameswari)* Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pemulihan pascabanjir dan longsor di Aceh, khususnya di Aceh Tamiang. Langkah ini patut diapresiasi karena menunjukkan laju ke arah yang lebih baik. Pemerintah pusat dan daerah, serta TNI-Polri bergerak cepat menormalisasi akses, memperbaiki infrastruktur dasar, serta memastikan logistik dan layanan publik kembali berjalan. Salah satu tindakan konkret yang dilakukan misalnya
Pemulihan Pascabencana Aceh Terus Berjalan, Warga Tegaskan Tolak Simbol Separatisisme demi Keutuhan NKRI
Oleh: Silmi Mubharok*) Pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh terus menunjukkan kemajuan nyata. Berbagai unsur pemerintah bersama TNI, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat bergerak serempak memulihkan lingkungan, fasilitas umum, serta kehidupan warga yang terdampak banjir dan longsor. Di tengah kerja-kerja pemulihan tersebut, masyarakat Aceh juga menegaskan komitmennya menjaga persatuan dengan menolak segala bentuk simbol dan narasi separatisisme
Fasilitas Vital di Kawasan Banjir Sumatra Mulai Pulih, Sekolah Kembali Beroperasi Awal Januari
Oleh: Yandi Arya Adinegara)* Awal Januari 2026 menjadi tonggak penting dalam proses pemulihan pendidikan di wilayah Sumatra yang terdampak banjir dan longsor besar pada penghujung 2025. Di tengah duka akibat korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang luas, langkah cepat pemerintah memulihkan fasilitas vital, khususnya sektor pendidikan yang menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga keberlanjutan pembangunan sumber
Pemerintah Pastikan Skema Bantuan Rumah untuk Korban Banjir Sumatra Disiapkan dengan Matang
Aceh – Pemerintah memastikan penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dilakukan secara terencana dan matang, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat terdampak. Skema bantuan rumah disiapkan secara terstruktur agar proses pemulihan berjalan adil, cepat, dan tepat sasaran di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menteri Dalam Negeri
Aceh Bangkit, Fokus Rehabilitasi dan Tolak Kebangkitan Simbol Separatisme
Banda Aceh – Pemerintah terus mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor di Aceh. Namun disayangkan, di tengah proses tersebut kembali muncul simbol-simbol konflik lama yang berpotensi mengganggu stabilitas dan persatuan. Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari, menyesalkan aksi pengibaran bendera simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di tengah situasi memprihatikan pascabencana
Pemerintah Tegaskan Kebebasan Berpendapat Tetap Terlindungi dalam KUHP Baru
Oleh : Fajar Bagus Wardana )* Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga dan melindungi kebebasan berpendapat di tengah pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Penegasan ini menjadi penting untuk menjawab berbagai kekhawatiran publik yang berkembang, khususnya di ruang digital, terkait potensi pembatasan kebebasan berekspresi. Dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin dan
KUHAP Baru Libatkan Beragam Pihak dalam Penyusunan Komitmen Pemerintah Wujudkan Keadilan Progresif
Oleh : Andhika Rachma Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah hukum pidana nasional dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada awal 2026, serentak dengan pemberlakuan KUHP yang telah lebih dahulu disahkan. Momentum ini bukan sekadar pergantian norma teknis semata, melainkan sebuah komitmen kolektif yang dibangun melalui proses musyawarah luas dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat,