Month: January 2026
Langkah Pemerintah Ungkap Praktik Korupsi Pajak Dorong Reformasi Perpajakan Nasional
Jakarta, – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Januari 2026 berhasil mengamankan delapan orang terkait indikasi pengaturan pajak di lingkungan DJP, memperlihatkan bahwa praktik suap, gratifikasi, dan pemerasan masih menjadi tantangan besar dalam sistem perpajakan nasional. Dari hasil OTT tersebut, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk tiga pegawai di
OTT Suap Pajak Jadi Bukti Kekuatan Sistem Penegakan Hukum di Awal 2026
Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Penetapan tersangka tersebut merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada awal Januari 2026 terkait pemeriksaan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada. Kasus ini
Penanganan Kasus Pajak Jadi Momentum, Pemerintah Tegaskan Komitmen Zero Tolerance terhadap Korupsi
Oleh: Anshar Kurniawan (* Penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut dilihat sebagai momentum penting dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi nasional. Kasus ini bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum oleh individu, melainkan ujian serius terhadap integritas institusi yang memegang peran vital dalam menopang keuangan negara.
Pemerintah Ajak Masyarakat Aktif Lapor Pemerasan, Dorong Budaya Anti Korupsi di Sektor Pajak
Oleh : Jefrie Amran Affandi )* Pemerintah terus memperkuat komitmen pemberantasan korupsi dengan mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk pemerasan, khususnya yang terjadi di sektor perpajakan. Ajakan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya membangun sistem pajak yang bersih, adil, dan berintegritas. Praktik pemerasan yang melibatkan oknum aparat pajak tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencederai
PSN di Papua Pegunungan Dorong Kemandirian Ekonomi dan Pangan
WAMENA – Pemerintah terus mempercepat pembangunan berkelanjutan di wilayah Papua Pegunungan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor pangan. Program ini diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produksi beras, tetapi juga membangun fondasi ekonomi daerah yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing. Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan akses, PSN hadir sebagai instrumen kebijakan yang menjawab kebutuhan
PSN Perkokoh Fondasi Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Papua Pegunungan
Papua Pegunungan- Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua sebagai bagian dari agenda besar pemerataan pembangunan nasional. Di wilayah Papua Pegunungan, PSN sektor pangan dinilai menjadi pilar penting dalam memperkokoh fondasi kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. PSN di Papua Pegunungan diarahkan tidak hanya untuk memperkuat ketahanan pangan
PSN dan Harapan Baru Papua Pegunungan dalam Peta Pembangunan Nasional
Oleh: Yohanas Karoba *) Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua bukan sekadar agenda pembangunan fisik, melainkan manifestasi nyata dari komitmen negara untuk menghadirkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama ini, kesenjangan antarwilayah menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional, dan Papua sering kali dipersepsikan sebagai wilayah yang tertinggal akibat keterbatasan akses, infrastruktur,
Kabupaten Terdampak Banjir Sumatra Menunjukkan Kemajuan Signifikan Dalam Pemulihan Pascabencana
Jakarta – Sejumlah kabupaten di wilayah Sumatra yang terdampak banjir menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses pemulihan pascabencana. Berbagai indikator pemulihan, mulai dari berfungsinya kembali pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas infrastruktur, hingga tersedianya hunian sementara dan akses air bersih, mencerminkan langkah nyata menuju kondisi yang semakin stabil dan tertata. Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua Satuan Tugas
Pemulihan Layanan Dasar di Wilayah Terdampak Banjir Sumatra Terus Bergerak, Infrastruktur Kembali Pulih Pascabanjir
Jakarta – Pemerintah mempercepat pemulihan layanan dasar dan infrastruktur di Sumatra Barat dan Sumatra Utara pascabanjir untuk memastikan transisi dari masa tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif. Langkah ini dilakukan guna mengembalikan aktivitas pemerintahan sekaligus memulihkan denyut ekonomi masyarakat terdampak. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pemulihan
Indonesia Berhasil Capai Swasembada Pangan Lebih Cepat dari Target
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada 2025. Capaian ini lebih cepat dari target awal yang ditetapkan pemerintah dari yang semula 4 tahun menjadi 1 tahun. Selain berhasil mencapai swasembada beras, Presiden Prabowo juga menyampaikan kebanggaannya atas kondisi cadangan beras nasional. Saat ini tercatat cadang beras nasional yang tertinggi sepanjang