Day: January 17, 2026
Beroperasinya 166 Sekolah Rakyat, Wujud Kehadiran Negara di Tengah Masyarakat
JAKARTA — Pemerintah meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah sebagai langkah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi paling sulit. Program ini mendapatkan apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, yang menilai kehadiran Sekolah Rakyat selaras dengan agenda besar pembangunan manusia di bawah payung
Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat, Pendidikan Kunci Putus Kemiskinan
Banjarbaru – Pemerintah menegaskan komitmen membangun sumber daya manusia melalui pendidikan dengan meresmikan 166 Sekolah Rakyat (SR) di berbagai wilayah Indonesia. Peresmian yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Banjarbaru, Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu, menjadi penanda kuat kehadiran negara dalam membuka akses pendidikan yang layak, inklusif, dan berkeadilan bagi anak-anak dari keluarga kurang
Sekolah Rakyat Diperkuat, Pemerintah Berkomitmen Buka Akses Pendidikan Secara Merata
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak para wali asrama dan wali asuh Sekolah Rakyat se-Jawa Timur untuk bekerja dengan sepenuh hati dalam mengasuh serta membimbing peserta didik. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Sekolah Rakyat di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Jumat (16/1/2026). Dalam
Masyarakat Sambut Antusias Kehadiran Sekolah Rakyat, Bukti Pendidikan Jadi Prioritas Utama Negara
Jakarta — Antusiasme masyarakat mengemuka di berbagai wilayah terhadap program Sekolah Rakyat. Kehadiran program ini dipandang sebagai penegasan nyata bahwa negara menempatkan pendidikan sebagai agenda utama pembangunan, sekaligus instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus mata rantai kemiskinan yang selama ini bersifat struktural. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa peresmian ratusan
Kehadiran Sekolah Rakyat Jadi Terobosan Besar Presiden Prabowo di Bidang Pendidikan
Kalimantan Selatan –Pemerintah telah meresmikan 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada Senin (12/1/2026). Keberadaan ratusan Sekolah Rakyat tersebut secara langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo dan diharapkan menjadi asa baru bagi pemerataan pendidikan di Indonesia. Presiden Prabowo mengungkapkan, peresmian ratusan Sekolah Rakyat menjadi terobosan besar di sektor pendidikan selama pemerintahannya, sekaligus membuktikan komitmen pemerintah untuk
Presiden Prabowo Perkuat Pembangunan SDM Lewat Sekolah Rakyat Terintegrasi
Jakarta — Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah kembali mendapat sorotan positif. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, menegaskan Sekolah Rakyat merupakan bukti konkret kehadiran negara dalam menjamin hak anak, terutama dari keluarga kurang mampu, untuk memperoleh pendidikan yang aman dan bermartabat. Saat memonitor Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 45 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat,
Presiden Prabowo Dorong Perluasan Sekolah Rakyat, Mensos: Tambah 100 Sekolah per Tahun
Surabaya — Pemerintah menegaskan komitmen memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat permanen setiap tahun sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Syaifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Kepala Sekolah dan Tenaga
Pakar Nilai Sekolah Rakyat Era Presiden Prabowo Jadi Pilar Pemerataan Pendidikan Nasional
Jakarta – Pakar Politik juga Pendiri Literasi Politik Indonesia (LPI), Ujang Komarudin, menilai peresmian 166 Sekolah Rakyat oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai tonggak penting dalam upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional. Program Sekolah Rakyat dinilai tidak hanya menjawab persoalan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga menjadi strategi jangka panjang negara
Insentif UMKM dalam Paket Ekonomi 2026 Jaga Daya Beli dan Lapangan Kerja
Jakarta – Memasuki tahun 2026, pemerintah memastikan kelanjutan kebijakan stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang keberlanjutan usaha. Salah satu instrumen utama yang kembali dilanjutkan adalah skema Pajak Penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto. Kebijakan ini menjadi bagian penting dalam Paket Ekonomi
UMKM Perempuan Jadi Fokus Kemitraan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Jakarta – Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kaum perempuan seringkali berperan sebagai pelaku UMKM dan pekerja di sektor tersebut. Melihat potensi tersebut, pemerintah berupaya mempermudah pelaku UMKM perempuan untuk mengakses permodalan melalui penguatan kemitraan dengan negara lain, salah satunya Kanada. Duta Besar Kanada untuk