Day: January 14, 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Peresmian Kilang Minyak Balikpapan Jadi Kunci Penghematan Devisa Negara
BALIKPAPAN – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan senilai Rp123 triliun pada Senin (12/1/2026). Proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemandirian energi sekaligus menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini membebani devisa negara. Dalam peresmian yang
Kilang Terbesar RI Resmi Beroperasi, Upaya Pemerintah Akhiri Ketergantungan Impor BBM
Oleh: Kurnia Adwi Putra )* Pemerintah mencatatkan tonggak penting dalam sejarah ketahanan energi nasional melalui peresmian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, yang menjadi proyek revitalisasi kilang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, kehadiran kilang raksasa ini bukan hanya sebuah prestasi infrastruktur, tetapi juga momentum strategis untuk mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap
Ketahanan Energi Makin Kuat: RDMP Balikpapan Diresmikan, Pasokan LPG dan BBM Lebih Andal
Oleh : Andhika Rachma )* Peresmian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) menjadi momen bersejarah bagi ketahanan energi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka operasional modernisasi kilang minyak terbesar di Tanah Air ini, sebuah tonggak strategis dalam upaya memperkuat kedaulatan energi nasional. Dengan investasi total mencapai sekitar Rp123 triliun, RDMP Balikpapan kini berdiri sebagai
Langkah Pemerintah Ungkap Praktik Korupsi Pajak Dorong Reformasi Perpajakan Nasional
Jakarta, – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Januari 2026 berhasil mengamankan delapan orang terkait indikasi pengaturan pajak di lingkungan DJP, memperlihatkan bahwa praktik suap, gratifikasi, dan pemerasan masih menjadi tantangan besar dalam sistem perpajakan nasional. Dari hasil OTT tersebut, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk tiga pegawai di
OTT Suap Pajak Jadi Bukti Kekuatan Sistem Penegakan Hukum di Awal 2026
Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Penetapan tersangka tersebut merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada awal Januari 2026 terkait pemeriksaan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada. Kasus ini
Penanganan Kasus Pajak Jadi Momentum, Pemerintah Tegaskan Komitmen Zero Tolerance terhadap Korupsi
Oleh: Anshar Kurniawan (* Penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut dilihat sebagai momentum penting dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi nasional. Kasus ini bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum oleh individu, melainkan ujian serius terhadap integritas institusi yang memegang peran vital dalam menopang keuangan negara.
Pemerintah Ajak Masyarakat Aktif Lapor Pemerasan, Dorong Budaya Anti Korupsi di Sektor Pajak
Oleh : Jefrie Amran Affandi )* Pemerintah terus memperkuat komitmen pemberantasan korupsi dengan mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk pemerasan, khususnya yang terjadi di sektor perpajakan. Ajakan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya membangun sistem pajak yang bersih, adil, dan berintegritas. Praktik pemerasan yang melibatkan oknum aparat pajak tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencederai