Day: January 9, 2026
PSN Papua Dorong Penciptaan Lapangan Kerja dan Akses Kesejahteraan bagi Masyarakat Lokal
Oleh : Lua Murib )* Program Strategis Nasional (PSN) yang digulirkan di Papua menghadirkan momentum penting bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. PSN bukan sekadar daftar proyek di atas kertas, melainkan cetak biru pembangunan yang menyasar berbagai sektor vital, mulai dari infrastruktur, ketahanan pangan, energi, hingga transformasi digital dan pengembangan sumber daya manusia
PSN di Papua Menjadi Fondasi Baru Pembangunan Inklusif
Oleh : Yohanes Wandikbo )* Percepatan Proyek Strategis Nasional di Tanah Papua menunjukkan arah kebijakan pembangunan yang semakin terukur, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Di wilayah pegunungan hingga kawasan selatan, PSN tidak hanya dimaknai sebagai proyek fisik, melainkan sebagai instrumen negara untuk menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat ketahanan pangan, dan menata fondasi pemerintahan daerah yang
PSN Dorong Kemandirian Pangan dan Ekonomi Lokal Papua Pegunungan
Papua – Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua sebagai bagian dari agenda besar pemerataan pembangunan dan penguatan kesejahteraan masyarakat. Di Papua Pegunungan, PSN sektor pangan menjadi salah satu instrumen utama negara dalam membangun kemandirian ekonomi lokal, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan
MBG Jadi Langkah Strategis Pemerintah untuk Perbaikan Gizi Anak, Target Jangkau 82,9 Juta Orang
Oleh: Nur Utunissa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditetapkan sebagai salah satu intervensi strategis pemerintah dalam upaya memperbaiki kualitas gizi anak dan kelompok rentan di Indonesia. Dengan target menjangkau hingga 82,9 juta orang, program ini dirancang sebagai langkah sistemik untuk memutus rantai persoalan gizi yang selama ini berdampak luas terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi,
Program MBG Capai 55 Juta Penerima dalam Satu Tahun, Bukti Komitmen Pemerintah
Oleh: Magdalena Anggina Lestari )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berhasil menjangkau 55 juta penerima manfaat hanya dalam waktu satu tahun merupakan capaian bersejarah yang menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan kesejahteraan dasar rakyat. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir secara aktif dan terukur dalam menjawab persoalan fundamental bangsa, yakni pemenuhan gizi
19.188 Dapur MBG Siap Operasi Serentak, Layani 55 Juta Orang Mulai Januari 2026
JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan kesiapan penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal 2026. Sebanyak 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dipastikan siap beroperasi secara serentak mulai 8 Januari 2026, dengan jangkauan layanan mencapai sekitar 55,1 juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Kepala BGN Dadan
Reformasi Hukum Pidana: KUHP Baru Dorong Pendekatan Pemidanaan Restoratif dan Adil
Oleh Yulia Rahmawati )* Reformasi hukum pidana melalui pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru menandai babak penting dalam perjalanan penegakan hukum Indonesia. Perubahan ini bukan sekadar pembaruan norma, melainkan pergeseran paradigma dari sistem yang kaku dan retributif menuju pendekatan yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berorientasi pada
Pemberlakuan KUHP Baru Jadi Momentum Hukum Nasional Berlandaskan Pancasila dan HAM
Oleh: Muhammad Rizki Darwis Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang mulai efektif pada awal 2026 menandai babak penting dalam sejarah hukum Indonesia. Setelah lebih dari satu abad menggunakan sistem hukum pidana warisan kolonial, Indonesia kini resmi beralih ke sistem hukum pidana nasional dengan paradigma modern yang dirancang sesuai nilai, kebutuhan, dan jati diri
Prinsip Single Prosecution Jadi Terobosan Efisiensi KUHAP Baru
JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam melakukan pembaruan sistem hukum nasional melalui pembahasan dan penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Salah satu terobosan penting dalam KUHAP baru tersebut adalah penerapan prinsip single prosecution yang menempatkan penanganan perkara pidana dalam satu garis kendali yang terintegrasi. Prinsip ini dinilai mampu menjawab berbagai persoalan
Pemerintah Perkuat Sosialisasi KUHP Baru Demi Penegakan Hukum Humanis
Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan langkah sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat agar implementasinya berjalan selaras dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum) Nico Afinta mengatakan, komunikasi yang efektif