Day: January 2, 2026
Pembangunan Massal 19.188 SPPG Bukti Konkret BGN Perkuat Layanan Gizi Nasional
Oleh: Aulia Sofyan Harahap Pembangunan massal 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepanjang tahun 2025 menandai fase penting penguatan layanan gizi nasional yang digerakkan Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah tersebut tidak hanya menunjukkan kapasitas negara dalam membangun infrastruktur layanan gizi secara cepat dan terukur, tetapi juga memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan pemenuhan gizi sebagai fondasi
Dampak Positif MBG Terukur, 19.188 SPPG Siap Layani Lebih 55 Juta Orang di 2026
Oleh: Reza Mahendra Siregar Pembangunan masif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sepanjang 2025 menandai fase paling serius negara dalam membangun sistem pemenuhan gizi nasional yang terukur. Badan Gizi Nasional menutup tahun tersebut dengan capaian konkret berupa 19.188 SPPG yang siap beroperasi serentak mulai awal 2026. Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan fondasi layanan publik yang dirancang
Apresiasi Publik Terhadap Pembangunan 19.188 SPPG, MBG Capai Momentum Baru
JAKARTA — Apresiasi publik terhadap pembangunan 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terus menguat dan menjadi penanda penting terciptanya momentum baru Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Capaian sepanjang 2025 tersebut mempertegas keseriusan negara memperluas akses gizi, menekan angka stunting, serta memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Keberadaan ribuan
BGN Berhasil Bangun 19.188 SPPG Demi Dukung Akses Gizi untuk Jutaan Warga
JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menuntaskan pembangunan 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepanjang 2025 sebagai perluasan akses makan bergizi gratis bagi jutaan warga di seluruh Indonesia. Capaian tersebut menandai akselerasi signifikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan jumlah SPPG tersebut, BGN menargetkan layanan gizi dapat menjangkau lebih dari 55,1 juta penerima manfaat,
Mengutuk Kekejaman OPM terhadap Warga Sipil di Papua
Oleh : Loa Murib Kekerasan bersenjata yang terus dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin menegaskan wajah kejam kelompok tersebut, terutama ketika warga sipil berulang kali menjadi korban utama. Sepanjang 2025, eskalasi kekerasan di Tanah Papua menunjukkan pola yang mengkhawatirkan karena sasaran tidak lagi terbatas pada aparat keamanan, melainkan juga masyarakat biasa yang tidak memiliki
Negara Hadir Jaga Papua Tetap Aman, Kekejaman OPM Dinilai Ancaman Nyata Kemanusiaan
Timika – Upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua terus dimaksimalkan di tengah dinamika yang ada. Kehadiran aparat TNI dan Polri di wilayah Papua dinilai berkontribusi terhadap terciptanya suasana yang lebih kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas harian dengan lebih tenang meski tantangan keamanan masih terus dihadapi. Pendekatan yang humanis dan terintegrasi dengan tokoh masyarakat serta
OPM Langgar Nilai Kemanusiaan, Aparat Perkuat Stabilitas Keamanan
PAPUA – Aksi kekerasan bersenjata yang terus dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sepanjang 2025 kembali menegaskan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan dan kemanusiaan di Tanah Papua. Serangkaian penyerangan yang menyasar aparat keamanan serta warga sipil menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan kelompok tersebut telah melampaui batas dan tidak dapat dibenarkan dalam kerangka apa pun. Data Kepolisian
Aceh Bangkit Bersama Pemerintah Menutup Ruang Separatisme
Oleh: Cut Anggina Nurhayati* Aceh memasuki fase pemulihan pascabencana hidrometeorologi dengan satu pesan utama yang menguat di tengah masyarakat: menolak segala bentuk kebangkitan separatisme dan fokus membangun kembali kehidupan bersama. Di saat sebagian kecil pihak mencoba memunculkan simbol-simbol lama yang sarat muatan ideologis, arus utama masyarakat Aceh justru menunjukkan sikap berlawanan. Solidaritas sosial, kehadiran negara, dan
Gotong Royong Warga dan Pemerintah Jadi Benteng Aceh dari Separatisme Pascabencana
Oleh: Zulfikar Ramdan *) Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada penghujung 2025 tidak hanya menyisakan kerusakan lingkungan dan fasilitas publik, tetapi juga menghadirkan tantangan sosial yang memerlukan kewaspadaan bersama. Di tengah suasana duka dan proses pemulihan yang masih berlangsung, muncul upaya-upaya simbolik yang berpotensi membangkitkan kembali narasi konflik masa lalu. Namun, arus
Kolaborasi Pemulihan Aceh Persempit Ruang Provokasi Separatis Pascabencana
Banda Aceh – Pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen menjaga perdamaian Aceh dengan menolak segala bentuk provokasi separatis pascabencana banjir dan tanah longsor. Di tengah fokus pemulihan, sejumlah pihak mengingatkan agar pengibaran simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak dinormalisasi. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menegaskan simbol tersebut memiliki makna ideologis dan historis yang