Day: December 29, 2025
Waspadai Provokasi Demo Buruh, Kenaikan UMP Jaga Daya Beli Masyarakat
Jakarta – Pemerintah mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mewaspadai potensi provokasi dalam rangkaian aksi demonstrasi buruh yang mengiringi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Stabilitas sosial dan ketenagakerjaan dinilai menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, kebijakan kenaikan UMP 2026 ditegaskan sebagai bentuk komitmen negara dalam menjaga daya beli pekerja. Penyesuaian
UMP 2026 Dipastikan Naik, Pemerintah Ingatkan Aksi Provokatif Rugikan Kelompok Pekerja
Jakarta – Pemerintah terus mendorong kebijakan pengupahan yang berimbang di tengah tantangan ekonomi global. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 diposisikan sebagai instrumen penting untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus memastikan keberlanjutan dunia usaha di berbagai daerah. Oleh karena itu, pemerintah mengimbau seluruh pihak untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan aksi demonstrasi yang berpotensi mengganggu
Menjaga Daya Beli Pekerja Lewat Kenaikan UMP, Bukan Lewat Provokasi Aksi Jalanan
Oleh: Alfitra Permana )* Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam menjaga kesejahteraan pekerja di tengah dinamika perekonomian nasional. Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan negara kepada pekerja melalui pendekatan yang realistis, terukur, dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, pemerintah memandang kebijakan pengupahan sebagai instrumen penting untuk memastikan daya beli masyarakat
Kenaikan UMP sebagai Bukti Hadirnya Negara, Tolak Provokasi Mobilisasi Massa
Oleh: Gina Winarsih )* Kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 menjadi penanda kuat hadirnya negara dalam melindungi hak dan kesejahteraan pekerja. Pemerintah menempatkan pengupahan sebagai instrumen strategis untuk menjaga daya beli masyarakat, mengurangi kesenjangan pendapatan, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan berkelanjutan. Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, langkah ini menunjukkan
Pemerintah Lanjutkan Pembatasan Angkutan Barang di Tol untuk Libur Tahun Baru
Jakarta – Pemerintah mengubah skema pembatasan angkutan barang selama periode Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Korlantas Polri sepakat menerapkan pembatasan di jalan tol secara menerus tanpa jeda hingga 4 Januari 2026. Perubahan kebijakan ini merupakan hasil evaluasi berkala yang dilakukan untuk menjaga kelancaran arus lalu
Pemerintah Perketat Pengawasan Pasokan Sembako dan Tindak Tegas Manipulasi Harga Jelang Libur Tahun Baru
Oleh : Rachmat Fajar Ramadhan )* Saat momentum libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, isu stabilitas harga dan ketersediaan pangan kembali menjadi perhatian publik. Momentum akhir tahun kerap diiringi peningkatan permintaan bahan pokok yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan manipulasi harga. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu stabilitas pasar, tetapi juga secara langsung menekan
Pemerintah Jaga Ketersediaan BBM, Listrik, dan Pangan Tetap Stabil Selama Periode Libur Akhir Tahun
Oleh: Rustam Khoiruddin (* Periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) selalu menjadi momentum krusial bagi stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Mobilitas masyarakat meningkat signifikan, konsumsi energi melonjak, serta kebutuhan pangan cenderung naik. Dalam situasi seperti ini, peran negara menjadi sangat vital untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan pangan tetap terjaga, sekaligus harga
Penyintas Bencana Sumatera Terbantu, Pemerintah Percepat Pemulihan
Aceh Tamiang – Bantuan pemerintah pusat bagi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi dan melayani rakyatnya. Berbagai bantuan yang disalurkan dinilai sangat bermakna bagi masyarakat, tidak hanya meringankan beban warga, tetapi juga membangkitkan optimisme dan semangat pemulihan pascabencana. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian mengatakan Kementerian Dalam
Presiden Prabowo Kembali Tegaskan Huntara Rampung dalam Sebulan untuk Korban Banjir Sumatera
Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi para korban banjir di sejumlah wilayah Sumatera. Presiden memastikan seluruh Huntara yang telah direncanakan akan rampung dalam waktu satu bulan agar masyarakat terdampak dapat segera tinggal di tempat yang layak dan aman. Presiden Republik Indonesia Prabowo
Pemulihan Bertahap Berbuah Hasil, Akses Listrik dan Transportasi Kembali Menggerakkan Ekonomi Lokal
Oleh: Juana Syahril)* Pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh menunjukkan hasil nyata. Setelah melewati fase darurat yang penuh keterbatasan, perbaikan infrastruktur dasar seperti kelistrikan dan akses transportasi kini mulai mengembalikan denyut kehidupan masyarakat. Pemulihan yang dilakukan secara bertahap ini tidak hanya memulihkan layanan publik, tetapi juga menjadi penggerak utama kebangkitan ekonomi lokal di berbagai wilayah