Day: December 10, 2025
Pemerintah Perkuat Strategi Pengawasan Judi Daring demi Lindungi Anak dari Ancaman Digital
Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat langkah pengawasan ruang digital untuk menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk judi daring yang semakin menyasar kelompok rentan seperti anak dan remaja. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di mana Meutya memaparkan bahwa ekosistem digital Indonesia membutuhkan fondasi
Pemerintah Blokir Akses Judi Daring untuk Lindungi Penerima Bansos
Jakarta – Masyarakat kembali diimbau menjauhi berbagai situs judi daring, termasuk jaringan seperti kingdom group, demi mencegah penyalahgunaan bantuan sosial dan menjaga keamanan finansial keluarga. Dompet digital OVO menegaskan komitmennya memberantas praktik judi daring melalui program Gerakan Bareng Ungkap Judi Online (Gebuk Judol). Program yang digelar dua ronde sepanjang 2025 itu diklaim berhasil menekan aktivitas
Pemerintah Pastikan KUHAP Baru Lebih Transparan dan Akuntabel
Oleh: Bara Winatha*) Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan langkah besar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara dalam proses penegakan hukum. Revisi regulasi ini dipandang sebagai salah satu agenda reformasi hukum paling strategis, terutama dalam memperkuat mekanisme pengawasan publik serta memastikan seluruh aparat penegak hukum bekerja berdasarkan prinsip profesionalitas dan
Digitalisasi Peradilan Jadi Fokus Implementasi KUHAP
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa digitalisasi peradilan menjadi salah satu pilar utama dalam implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Pembaruan regulasi tersebut dianggap sebagai momentum penting untuk melakukan modernisasi menyeluruh pada sistem peradilan pidana, sekaligus menjawab tuntutan publik atas proses hukum yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui penguatan pemanfaatan teknologi informasi,
Pemerintah Tegaskan KUHAP Baru Lebih Transparan
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang akan mulai diberlakukan pada 2 Januari 2026 membawa perubahan penting menuju sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas), Prof Otto Hasibuan, menyampaikan bahwa masyarakat harus memahami aturan baru tersebut karena
Pemerintah Dorong Program MBG Jangkau Ratusan Ribu Warga Rentan Lansia, Disabilitas, hingga Anak Jalanan
Oleh: Yudhistira Wijaya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian menunjukkan perannya sebagai salah satu kebijakan paling progresif dalam pembangunan kesejahteraan sosial Indonesia. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendorong perluasan manfaat program ini secara signifikan, memastikan pemenuhan gizi tidak hanya menyasar siswa sekolah, tetapi juga ratusan ribu warga rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, pemulung,
Pemerintah Terus Dorong Program Kopdes Merah Putih dan MBG Wujudkan Pemerataan Ekonomi
Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan program Kopdes Merah Putih dan MBG sebagai langkah strategis untuk memperluas akses ekonomi di tingkat lokal. Melalui sinergi lintas sektor dan dukungan kebijakan yang terarah, kedua program tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Pemerintah menargetkan agar manfaat program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan warga,
Pemerintah Fokus Tata Kelola Baru Tingkatkan Kualitas Program MBG
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk memastikan manfaat program ini dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat. Penguatan ini ditandai dengan mulai diimplementasikannya Peraturan Presiden No. 115/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, sebuah regulasi baru yang menjadi dasar penyempurnaan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.