Day: December 1, 2025
Percepatan Pembangunan Dapur MBG di Wilayah 3T sebagai Komitmen Pemerataan Gizi Nasional
Oleh : Aditya Nugraha )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menunjukkan arah kebijakan yang konsisten untuk memastikan seluruh warga, termasuk yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), memperoleh layanan gizi yang setara. Pemerintah menempatkan pembangunan dapur MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai langkah strategis untuk menutup kesenjangan pelayanan dasar. Upaya
Program MBG Tonggak Baru Pembangunan SDM Indonesia
Oleh : Yuni Amanda )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan hasil nyata yang semakin memperkuat optimisme publik terhadap agenda besar pembangunan sumber daya manusia. Dalam forum Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2025, Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa MBG telah mencapai capaian monumental yang
Pemerataan Gizi di Wilayah 3T Dipercepat, Dapur MBG Ditargetkan Beroperasi Akhir 2025
Jakarta – Upaya memperluas jangkauan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) terus bergerak konkret. Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah memastikan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan secara terukur agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat hingga pelosok. Direktur Wilayah I Kedeputian Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Wahyu
Pemerintah Perkuat Program MBG, Dukungan Akademisi Kian Menguat
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menegaskan perannya sebagai salah satu kebijakan strategis nasional yang memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025), Presiden Prabowo Subianto menyoroti capaian signifikan program tersebut yang dinilai telah membawa lompatan besar dalam peningkatan kualitas
Reuni 212 Wajib Berjalan Tertib dan Kondusif, Tanpa Provokasi
Oleh: Juana Syahril)* Wacana pelaksanaan Reuni Akbar 212 tahun 2025, berbagai pesan kebijaksanaan kembali digaungkan jelang penyelenggaraan kegiatan tersebut. Imbauan ini bukan hanya berfokus pada kesiapan teknis acara, tetapi juga tertuju kepada seluruh masyarakat agar lebih bijak menyikapi arus informasi, terutama potensi hoaks dan provokasi yang kerap muncul menjelang agenda besar. Akar dari seruan ini bermuara
Tokoh Masyarakat Minta Publik Jaga Kondusivitas di Tengah Isu Reuni 212
Oleh : Anggara Putra*) Menjelang akhir tahun, dinamika sosial dan politik kembali memanas dengan mencuatnya isu mengenai rencana penyelenggaraan kembali “Reuni 212” di berbagai wilayah dan kota besar di Indonesia. Wacana ini tidak hanya memantik diskusi publik, tetapi juga menyalakan alarm kewaspadaan bagi elemen bangsa yang mencintai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di tengah
Cegah Provokasi, Tokoh Agama Serukan Kewaspadaan terhadap Penyusup di Reuni 212
Jakarta – Berbagai tokoh masyarakat dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan agar publik tetap tenang, dewasa, dan waspada dalam menyikapi rencana Reuni 212. Mereka menegaskan bahwa kewaspadaan menjadi kunci untuk mencegah hadirnya pihak-pihak berkepentingan yang berpotensi menyusup dan mengalihkan tujuan kegiatan menjadi sarana provokasi, politisasi agama, ataupun tindakan anarki yang
Reuni 212 Harus Tetap Damai, Publik Diminta Waspadai Penyusup
JAKARTA — Sejumlah tokoh masyarakat dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menegaskan pentingnya menjaga Reuni 212 agar tetap berlangsung damai serta terbebas dari kepentingan pihak-pihak yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Para tokoh menilai Reuni 212 tidak boleh dimanfaatkan sebagai ruang politisasi agama maupun ajang adu domba yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Publik diminta bersikap
Pemerintah Pastikan Hilirisasi Berikan Kontribusi Gerakkan Roda Perekonomian Daerah
Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Berbagai langkah percepatan hilirisasi terus dipastikan berjalan efektif oleh pemerintah untuk mendorong peningkatan nilai tambah komoditas nasional. Upaya ini tidak hanya berorientasi pada skala nasional, tetapi juga dirancang agar manfaat ekonominya langsung dirasakan oleh daerah. Pemerintah menegaskan bahwa hilirisasi mampu membuka peluang investasi baru yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja lokal.
Pemerintah Terus Dorong Hilirisasi Sebagai Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Oleh: Adnan Ramdani )* Hilirisasi kini menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh daerah. Kebijakan ini tidak lagi dipandang sekadar upaya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga menjadi motor penggerak transformasi struktural yang selama ini dibutuhkan perekonomian nasional. Pemerintah menyadari bahwa ketergantungan pada ekspor bahan mentah