Month: September 2025
RUU Perampasan Aset Jadi Harapan Baru dalam Perang Melawan Koruptor Merespons 17+8
Jakarta – Gelombang demonstrasi 17+8 Tuntutan Rakyat telah mengangkat isu-isu krusial seperti kenaikan biaya hidup, transparansi, dan ketidakadilan struktural. Salah satu tuntutan yg paling kuat yang disuarakan masyarakat adalah: “Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.” Respons pemerintah kini menunjukkan bahwa tuntutan tersebut bukan hanya kritik kosong, melainkan menjadi agenda nyata. RUU Perampasan Aset telah
RUU Perampasan Aset Jadi Bukti Komitmen Reformasi Hukum dan Realisasi Aspirasi 17+8
Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset resmi diusulkan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 setelah dilakukan perombakan. RUU ini akan menjadi usul inisiatif DPR yang menandai langkah nyata dalam reformasi hukum sekaligus menjadi bentuk realisasi aspirasi 17+8. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa
Soliditas TNI Polri Jadi Pilar Utama Meredam Kerusuhan
Oleh: Nancy Rentalita )* Stabilitas nasional adalah fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa kondisi yang aman dan tertib, seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan maupun aktivitas ekonomi akan menghadapi hambatan besar. Dalam konteks ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memainkan peran sentral sebagai garda terdepan penjaga keamanan, persatuan, serta
Sinergitas TNI Polri Redam Aksi Rusuh dan Pulihkan Keamanan
Oleh: Indah Prameswari)* Presiden Prabowo Subianto menekankan pada aparat keamanan, yakni TNI dan Polri, untuk segera memulihkan stabilitas keamanan demi menjaga stabilitas nasional. Langkah ini dianggap penting agar aktivitas masyarakat tetap berjalan normal dan roda perekonomian nasional tidak terganggu. Situasi kericuhan saat aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu telah menimbulkan kegelisahan serta ketakutan yang meluas
Soliditas TNI Polri Jadi Bukti Negara Tidak Toleransi Aksi Anarkis
Jakarta – Soliditas TNI dan Polri menjadi bukti nyata bahwa negara tidak memberikan toleransi terhadap aksi anarkis yang berpotensi mengganggu stabilitas bangsa. Sinergi kedua institusi pertahanan dan keamanan ini menjadi tameng kuat dalam menjaga ketertiban masyarakat, sekaligus memastikan ruang demokrasi tetap berjalan sesuai koridor hukum. Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menegaskan komitmen Polri untuk mengusut
Tokoh Adat Tolikara Imbau Warga Tolak Demo dan Aksi Anarkis
Tolikara – Gelombang seruan menjaga keamanan dan ketertiban kembali menggema dari tanah Papua. Para tokoh adat di Kabupaten Tolikara menegaskan pentingnya menjauhkan masyarakat dari ajakan demonstrasi maupun tindakan anarkis yang berpotensi merugikan kepentingan bersama. Imbauan ini lahir dari kesadaran kolektif untuk menjaga Tolikara sebagai kota injil yang damai dan harmonis. Tokoh Adat Tolikara, Victor Kogoya,
Tokoh Papua Imbau Warga Menolak Provokasi dan Menjaga Kedamaian
Oleh: Lusi Wenda *) Imbauan untuk menjaga keamanan dan kedamaian di Papua semakin menguat. Tokoh-tokoh adat dan agama menekankan bahwa stabilitas wilayah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan, melainkan juga kewajiban moral setiap warga. Seruan ini hadir di tengah dinamika situasi nasional yang kerap memunculkan aksi demonstrasi di sejumlah kota besar, yang
Pasca PSU Warga Dihimbau Tidak Mudah Terpengaruh Hoaks
Oleh : Robby Purnomo )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan proses demokrasi yang penting dalam memastikan kedaulatan rakyat tetap terjaga dan suara masyarakat benar-benar terakomodasi. Meski terdapat dinamika dalam pelaksanaan, sejauh ini situasi di lapangan dapat dikatakan relatif terkendali. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen yang terus
Pemerintah Imbau Masyarakat Tetap Tenang dan Kondusif Pasca PSU
Oleh : Tania Ditrajaga )* Gelombang dinamika politik yang mengemuka pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah terbukti tidak mengurangi penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilihan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baik di Kalimantan Tengah maupun Papua, proses demokrasi yang dijalankan sesuai koridor hukum dinilai telah menjadi penegasan bahwa mekanisme konstitusional tetap dijadikan
Pemerintah Dorong RUU Perampasan Aset Jadi Payung Hukum Progresif Merespons Aspirasi 17+8
Oleh: Bara Winatha*) Perampasan aset hasil tindak pidana telah lama menjadi perhatian publik, terutama ketika maraknya praktik korupsi, pencucian uang, hingga kejahatan terorganisir yang merugikan negara. Upaya menghadirkan regulasi yang mampu menjadi payung hukum progresif semakin mendesak seiring dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan hukum nasional yang terus berkembang. Pemerintah bersama DPR berkomitmen mendorong Rancangan Undang-Undang