Day: September 10, 2025
Pemerintah Tegaskan Aspirasi 17+8 Diimplementasikan Lewat Stimulus Ekonomi dan Cegah PHK
Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam merespons aspirasi masyarakat yang belakangan dikenal dengan sebutan tuntutan 17+8. Isu yang digaungkan melalui berbagai saluran, mulai dari serikat buruh hingga kelompok mahasiswa, terutama menyoroti persoalan ketenagakerjaan dan kesejahteraan ekonomi. Pemerintah memastikan aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai wacana, tetapi langsung diterjemahkan ke dalam langkah konkret, antara lain melalui stimulus
Pemerintah Jawab Aspirasi 17+8 dengan Jaring Pengaman Sosial untuk Buruh dan Cegah PHK
Jakarta – Pemerintah memberikan respons cepat terhadap tuntutan 17+8 yang disuarakan dalam aksi demonstrasi, khususnya terkait isu ketenagakerjaan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk fokus mengatasi kesulitan lapangan kerja yang dihadapi masyarakat. Poin yang berkaitan dengan isu ketenagakerjaan terdapat pada poin 16 dan 17, antara lain masyarakat meminta agar pemerintah mengambil langkah darurat untuk mencegah
Satgas PHK Hingga JKP Bukti Komitmen Pemerintah Jaga Lapangan Kerja
Oleh: Usman Saifullah) Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga lapangan kerja dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui berbagai kebijakan strategis. Kebijakan ini tidak hanya menjadi respons terhadap tantangan ekonomi global, tetapi juga bentuk keberpihakan negara dalam melindungi tenaga kerja sebagai aset pembangunan. Melalui langkah nyata di berbagai sektor, pemerintah ingin memastikan bahwa
Pemerintah Tindaklanjuti Aspirasi 17+8 dengan Kebijakan Lindungi Buruh dan Cegah PHK
Oleh : Hendri Hendrawan )* Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam menindaklanjuti aspirasi buruh yang dikenal dengan “17+8”, sebuah kumpulan tuntutan yang selama ini diperjuangkan oleh serikat pekerja di berbagai sektor. Aspirasi tersebut mencakup 17 tuntutan utama dan 8 tambahan, yang intinya menyoroti perlindungan hak-hak pekerja, kepastian kerja, dan jaminan sosial. Dalam konteks ini, pemerintah bergerak cepat