Month: August 2025
RUU Penyiaran Jadi Upaya Mitigasi Dampak Konten Negatif di Dunia Maya
Oleh : Antoni Utomo )* Perkembangan teknologi digital telah melahirkan banyak kemajuan di berbagai sektor, namun di sisi lain juga membawa tantangan serius dalam ranah penyiaran dan informasi publik. Dunia maya yang semakin terbuka dan bebas telah menjadi lahan subur bagi penyebaran konten negatif, baik yang mengandung unsur kekerasan, hoaks, ujaran kebencian, hingga pornografi. Dalam
RUU Penyiaran: Pilar Strategis Pemerintah Menata Era Digital dan Menangkal Provokasi
Oleh : Ricky Rinaldi )* Revisi Undang-Undang Penyiaran menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dan DPR untuk menghadirkan tata kelola media yang lebih adaptif terhadap tantangan era digital. Di tengah derasnya arus informasi di platform digital, RUU Penyiaran diposisikan sebagai instrumen penting dalam memitigasi dampak buruk konten provokatif dan hoaks yang dapat memecah belah masyarakat.
Pembenahan Tata Kelola Anggaran Persempit Ruang Gerak Praktik Korupsi
Oleh: Yusuf Rahman *) Tata kelola keuangan yang baik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Komitmen untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran menjadi kunci dalam menekan celah terjadinya penyimpangan anggaran. Ketika proses perencanaan dan penganggaran dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka ruang gerak praktik korupsi dapat dipersempit secara signifikan. Komisi Pemberantasan
Pemerintah Fokus Perangi Korupsi demi Program Kesejahteraan Rakyat
Oleh : Rivka Mayangsari )* Pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam memberantas korupsi sebagai langkah strategis demi tercapainya pembangunan yang adil, merata, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga diperkuat hingga ke level pemerintahan daerah. Sebab, korupsi yang merajalela di daerah tidak hanya merugikan
Pemerintah Lindungi Generasi Muda Dari Judi Daring Melalui Regulasi Terpadu
Oleh: Yudi Kurniawan Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi anak-anak dan remaja dari bahaya judi daring yang kini semakin mengancam ruang digital. Melalui pendekatan regulatif dan kerja sama antarlembaga, upaya perlindungan terhadap kelompok rentan ini dijalankan secara terstruktur dan terarah. Salah satu langkah konkret yang telah diambil adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun
Pemerintah Kawal Ketat Dunia Pendidikan Profesi dari Mafia Regulasi
Oleh: Mahmud Sutramitajaya)* Pemerintah kini menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal dunia pendidikan profesi, khususnya di sektor medis, agar terbebas dari praktik mafia regulasi yang selama ini menjadi penghambat bagi lulusan perguruan tinggi untuk segera berkontribusi di dunia kerja. Hal ini menjadi penting mengingat adanya dugaan praktik tidak sehat dalam sistem ketenagakerjaan dan pendidikan profesi medis yang
Pemerintah Kunci Rekening Judi Online, Transaksi Turun Drastis
Pemerintah semakin intensif dalam memberantas praktik judi daring dengan memperluas cakupan penanganan hingga ke sektor keuangan. Tidak hanya memutus akses ke situs, pemerintah kini juga menyasar aliran dana pelaku dengan melakukan pemblokiran rekening bank yang terindikasi digunakan untuk transaksi ilegal tersebut. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemutusan akses situs judi online tidak
Langkah Nyata Pemerintah Pulihkan Korban Judi Daring Lewat Pembinaan Terpadu
*) Oleh : M. Syahrul Fahmi Masifnya penyebaran judi daring telah menimbulkan darurat sosial yang nyata di tengah masyarakat. Tak hanya merusak sendi-sendi ekonomi rumah tangga, praktik ini juga menyeret berbagai kalangan, termasuk penerima bantuan sosial (bansos), ke dalam jerat kemiskinan yang makin dalam. Keprihatinan publik kian menguat seiring terbongkarnya fakta bahwa ratusan ribu keluarga
Pemerintah Tindak Tegas Mafia Regulasi Demi Masa Depan Lulusan Profesional
Jakarta — Pemerintah menyoroti hambatan regulasi dalam dunia kerja profesional yang dinilai menjadi salah satu penyebab tingginya pengangguran di kalangan lulusan sarjana. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menyebut adanya praktik mafia regulasi yang merugikan lulusan dan mempersempit akses kerja, khususnya di bidang-bidang seperti farmasi dan kedokteran. Menurut Immanuel, regulasi yang mewajibkan pendidikan profesi tambahan sering
Presiden Prabowo Tegas Lawan Mafia Regulasi Kesehatan
Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik mafia regulasi yang dinilai menghambat akses tenaga kerja, khususnya di sektor farmasi dan kedokteran. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, menyampaikan bahwa tumpang tindih dan kepentingan tersembunyi dalam regulasi telah menghalangi ribuan lulusan baru untuk segera masuk ke dunia kerja. “Kita