Month: August 2025
Pemerintah Pastikan Bansos Tepat Sasaran di Papua dengan SIKS-NG
TIMIKA – Pemerintah Distrik Wania, Kabupaten Mimika, mengambil langkah strategis untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) di wilayahnya tepat sasaran. Langkah ini dilakukan dengan menyiapkan operator di setiap kelurahan dan kampung untuk memperbaiki data masyarakat dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) milik Kementerian Sosial (Kemensos). Kebijakan tersebut diambil menyusul ditemukannya banyak ketidaksesuaian antara
Bantuan Sosial Menguatkan Persatuan dan Harapan di Tanah Papua
Oleh: Emanuel Tabuni* Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Papua menjadi salah satu bukti nyata bahwa kebijakan pemerintah pusat berupaya hadir hingga ke titik-titik terjauh negeri. Di tengah kondisi geografis yang menantang dan kompleksitas sosial yang khas, program bansos tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai jembatan empati antara negara dan warganya. Menteri Koordinator
Negara Hadir Wujudkan Akses Air Bersih Bagi Warga Papua
Papua – Pemerintah terus berupaya memastikan dan menggencarkan ketersediaan air bersih di Papua. Di Distrik Kombut, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Dansatgas Pamtas Yonif 111/KB, Letkol Inf. Agus Satrio Wibowo, S.I.P. menyampaikan bahwa Satgas Pamtas Yonif 111/KB bersama Tim Relawan Rumah Zakat telah memulai perbaikan saluran air bersih umum. “Alhamdulillah, perbaikan sarana air bersih sudah
Pemerintah Tegaskan Nasionalisme Tidak Bisa Diwakili Bendera Bajak Laut
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa nasionalisme sebagai semangat kebangsaan yang luhur tidak dapat dan tidak semestinya direpresentasikan melalui simbol-simbol yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, termasuk bendera bajak laut seperti yang identik dengan serial fiksi populer One Piece. Penegasan ini menjadi respons atas fenomena maraknya penggunaan atribut bajak laut dalam berbagai aksi publik, termasuk yang mengklaim sebagai
Sekolah Rakyat: Inisiatif Presiden Prabowo untuk Pendidikan Anak Miskin di Wilayah 3T
Jakarta — Pemerintah meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai bentuk kebijakan afirmatif untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). Program ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia. “Presiden memberi arahan agar negara
Berantas Tambang Ilegal Jadi Komitmen Utama Pemerintah Prabowo
Oleh: Salman Alfarizzi )* Presiden Prabowo Subianto meneguhkan komitmennya untuk menindak tegas praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Praboso menyatakan bahwa kekayaan alam tidak boleh dieksploitasi tanpa izin, merugikan negara, dan merusak lingkungan. Selain itu, Presiden menegaskan bahwa masih terdapat penyimpangan dan penyelundupan yang merugikan bangsa dan rakyat. Ini akan kita tindak.
RKUHAP Perkuat Perlindungan HAM dalam Proses Hukum Nasional
Oleh: Syafa Nabilla Proses reformasi hukum nasional saat ini berada pada tahap krusial dengan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). RKUHAP menjadi langkah progresif yang digagas oleh pemerintah dan DPR, sejalan dengan prinsip supremasi hukum serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Perkembangan hukum yang dinamis dan kompleksitas tindak pidana menuntut inovasi strategis
Rumah Sakit Baru Jadi Pilar Transformasi Infrastruktur Kesehatan Nasional
Oleh : Alexander Wijayanto*) Pemerintah semakin memperkuat infrastruktur kesehatan nasional melalui percepatan pembangunan rumah sakit di berbagai wilayah. Kebijakan ini bukan sekadar penambahan fasilitas fisik, melainkan bagian dari upaya strategis dalam pemerataan akses kesehatan, peningkatan mutu layanan, dan penguatan daya tahan sistem kesehatan. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh,
Presiden Prabowo Teken Perpres, Dokter di Perbatasan Terima Tunjangan Rp30 Juta
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Kebijakan ini menjadi langkah afirmatif pemerintah dalam memperkuat sistem layanan kesehatan di wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses. Dalam
Pemerintah Jamin Kebijakan Pajak E-Commerce Berpihak pada Pelaku UMKM
Jakarta,— Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa kebijakan perpajakan terhadap pelaku usaha niaga elektronik (e-commerce) dirancang dengan mempertimbangkan keberlangsungan dan keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Skema pajak yang diterapkan dipastikan adil dan tidak membebani pelaku usaha kecil, khususnya yang beromzet di bawah Rp500 juta per tahun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam