Month: August 2025
Hormati Merah Putih, Jangan Kibarkan Simbol Lain di Momen Kemerdekaan
Jakarta – Selama momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, masyarakat diajak untuk menjaga kehormatan Bendera Merah Putih sebagai simbol utama kemerdekaan. Merah Putih bukan sekadar kain berwarna, melainkan lambang kedaulatan, harga diri, dan pengorbanan para pahlawan. Karena itu, pemerintah menegaskan tidak seharusnya ada simbol lain yang dikibarkan berdampingan dengan Sang Saka. Menteri
Fenomena Bendera Bajak Laut di Bulan Kemerdekaan, Akademisi Ingatkan Nasionalisme Jangan Tergeser
Jakarta – Tren pengibaran bendera bajak laut bertema anime One Piece di momen bulan kemerdekaan belakangan jadi sorotan. Fenomena yang ramai di ruang publik hingga media sosial itu memicu kekhawatiran tentang penghormatan pada simbol negara. Akademisi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Supangat, menilai tren semacam ini bisa berdampak pada rasa kebangsaan. “Fenomena ini jelas
Presiden Prabowo Dorong Bantuan Kemanusiaan, 800 Ton Logistik Dikirim ke Gaza
Presiden Prabowo Dorong Bantuan Kemanusiaan, 800 Ton Logistik Dikirim ke Gaza Jakarta – Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia mengirimkan 800 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Palestina di Gaza. Pengiriman ini menjadi bagian dari misi Garuda Merah Putih II yang dilaksanakan bertepatan dengan peringatan
Indonesia Tegaskan Kepemimpinan Kemanusiaan, Kirim Bantuan Logistik 800 Ton ke Palestina
Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dengan mengirimkan 800 ton bantuan logistik untuk warga Gaza. Bantuan tersebut dikirim langsung melalui misi kemanusiaan yang diberangkatkan dari Lanud Halim Perdanakusuma. Pelepasan keberangkatan dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, yang memimpin dua Pesawat C-130J Super Hercules milik TNI AU. Misi ini
Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Via Jalur Udara
Oleh : Arka Dwi Francesco )* Indonesia kembali membuktikan diri sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Di tengah perayaan HUT ke-80 RI, pemerintah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui jalur udara. Langkah ini menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai kebanggaan nasional, tetapi juga sebagai momentum untuk berbagi dengan masyarakat dunia yang tengah menderita.
Mensesneg: Kebijakan Pajak PBB-P2 Diatur Pemda
Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati hingga 250 persen sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah dan tidak berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Penegasan ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam menghormati otonomi daerah, sekaligus memastikan setiap kebijakan di daerah berpihak pada
Timbulkan Polemik, Presiden Prabowo Sesalkan Kebijakan Kenaikan Pajak 250 Persen di Pati
JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyesalkan terbitnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga sebesar 250 persen. Kebijakan tersebut sontak kemudian memicu aksi demonstrasi secara besar-besaran yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya saat ini. Menanggapi polemik tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan
Pemerintah Pastikan Kebijakan Pajak Daerah Tidak Dipengaruhi Anggaran Pusat
Oleh: Nindya Putri )* Pemerintah pusat menegaskan bahwa polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Penegasan ini disampaikan untuk meredam opini publik yang mengaitkan kebijakan tersebut dengan efisiensi anggaran di tingkat pusat. Penjelasan ini menjadi penting karena persepsi yang
Kenaikan Pajak Daerah Murni Keputusan Pemerintah Daerah
Oleh: Ramdhani Hidayat Pemerintah daerah belakangan ini mengambil langkah strategis dengan menaikkan pajak daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal. Kebijakan ini merupakan hasil analisis kebutuhan riil anggaran daerah, bukan tekanan dari pemerintah pusat. Dalam situasi pasca-pandemi, permintaan publik terhadap peningkatan pelayanan di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur semakin tinggi. Langkah ini menjadi instrumen penting untuk menjamin
Hilirisasi Buka Lapangan Pekerjaan dan Arah Ekonomi
Oleh: Winna Nartya *) Dalam perdebatan publik, hilirisasi kerap direduksi menjadi larangan ekspor bahan mentah atau pembangunan smelter. Padahal, substansi kebijakan ini jauh melampaui industri berat. Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Sona Maesana, menekankan bahwa hilirisasi adalah soal penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan, kemandirian ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja, serta penentuan arah masa depan