Day: August 15, 2025
Pemerintah Kokohkan Sistem Bansos Bebas Judi Daring Demi Kesejahteraan Rakyat
Oleh: Faiz Suryawan (* Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen strategis dan responsif dalam mencegah penyalahgunaan Bantuan Sosial (bansos), khususnya untuk aktivitas judi daring. Komitmen ini tercermin melalui sinergi yang kuat antara Kementerian Sosial (Kemensos), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Bank Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyaluran bansos tepat sasaran dan
Pemerintah Pastikan Reformasi Bansos Berbasis DTSEN Guna Pastikan Tepat Sasaran
Oleh: Karina Wulan)* Pemerintah telah menempuh langkah strategis dengan mengimplementasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penyaluran Bansos (Bantuan Sosial). Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 menandai transisi dari sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) lama ke DTSEN, dengan tujuan utama memperbaiki akurasi sasaran dan mencegah penyalahgunaan anggaran sosial. Langkah ini sangat krusial di tengah
Pemerintah Tingkatkan Efektivitas Penyaluran Bansos Lewat Digitalisasi
Banyuwangi – Pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui pemanfaatan teknologi digital. Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menguji coba penyaluran bansos menggunakan sistem digital payment ID di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, digitalisasi penyaluran bansos akan memberikan banyak manfaat, mulai dari percepatan distribusi, ketepatan waktu penyaluran, hingga akurasi penerima
Pemerintah Perkuat Reformasi Bansos Berbasis DTSEN untuk Tepat Sasaran
Jakarta – Pemerintah melangkah maju dalam reformasi perlindungan sosial dengan menerapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penyaluran bantuan sosial (bansos). Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menandai peralihan dari sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) lama, dengan fokus meningkatkan akurasi sasaran dan mencegah penyalahgunaan anggaran di
PPATK dan Kemensos Perketat Pengawasan Rekening dan E-Wallet Terindikasi Judi Daring
Jakarta – Kepala Pelaporan Pusat dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menegaskan pihaknya akan memblokir dompet digital (e-wallet) yang terindikasi digunakan untuk tindak pidana judi daring. “Sudah banyak kasus ke e-wallet juga kami tangani,” kata Kepala PPATK. Ivan mengungkapkan, tercatat deposit judi daring melalui e-wallet mencapai Rp1,6 triliun untuk 12,6 juta transaksi. Pemblokiran ini
Berantas Judi Daring di Indonesia, Pemerintah Perkuat Sinergi Lintas Sektor
Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah menunjukkan keseriusan yang semakin nyata dalam memberantas judi daring (judol) yang kian mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum, tetapi telah menjelma menjadi ancaman sosial dan ekonomi yang kompleks. Berbagai data dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik judi daring tidak hanya menguras keuangan korban, tetapi juga memicu gangguan psikis,
Waspada Gelombang Simbol Budaya Pop dalam Momentum Perayaan HUT RI ke-80
Jakarta, — Pemerintah Republik Indonesia mengingatkan seluruh masyarakat untuk menempatkan Bendera Merah Putih sebagai simbol utama dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025. Fenomena pengibaran simbol budaya populer seperti bendera One Piece (Jolly Roger) yang terlihat di sejumlah ruang publik, kendaraan, dan acara komunitas, harus disikapi secara tegas dan
Pemerintah Ingatkan Bahaya Polarisasi Simbol Lewat Bendera Bajak Laut
Jakarta – Pemerintah mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih bijak dalam menggunakan simbol-simbol budaya populer, seperti bendera bajak laut dari serial anime One Piece. Hal ini disampaikan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap potensi polarisasi sosial akibat penyalahgunaan simbol jelang HUT ke-80 RI. Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Menko Polkam). Budi Gunawan menanggapi beredarnya narasi