Day: August 4, 2025
Maraknya Bendera One Piece, Siber Ansor NU Tegaskan Jaga Martabat Bendera Merah Putih!
Jakarta – Kemerdekaan Indonesia didapatkan dari hasil perjuangan panjang para Pahlawan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia saat itu, bukan oleh karakter fiksi bajak laut. Pengibaran bendera karakter anime atau budaya asing, dinilai kurang tepat dalam konteks perayaan kemerdekaan nasional. Badan Siber Ansor, Divisi Digital Nahdlatul Ulama (NU), mengingatkan agar menjelang HUT ke-80 RI, urgensi menjaga
Kibarkan Bendera One Piece di Momen Sakral, Menko Polkam: Pemerintah Akan Ambil Langkah Tegas
JAKARTA, Belakangan ini viral di media sosial fenomena pengibaran bendera bajak laut (One Piece) jelang momen sakral peringatan hari kemerdekaan RI ke-80. Video dan foto pengibaran bendera tersebut di berbagai tempat beredar di media sosial. Sejumlah pihak menilai bahwa fenomena ini menyimpan potensi bahaya laten terhadap semangat nasionalisme. Namun ada juga yang menilai hanya sebatas
MBG Papua Dipercepat, Pemerintah Fokus Perbaiki Gizi Anak Sekolah
Sorong – Pemerintah terus memperkuat komitmen terhadap peningkatan gizi anak-anak di wilayah Papua melalui percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di Papua Barat Daya, langkah konkret ditunjukkan dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG yang diketuai Wakil Gubernur. Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Papua Barat Daya, Otto Ihalauw, menyebut pembentukan
Satgas MBG Papua Barat Daya, Fondasi Kuat Menuju Generasi Sehat dan Mandiri
Oleh : Martha Wamber )* Langkah konkret pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Barat Daya menandai fase baru pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Tanah Papua. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG yang dipimpin langsung oleh pejabat tinggi daerah menjadi indikasi bahwa program ini bukan sekadar janji, melainkan bagian integral
Berbagai Kalangan Sambut Positif Kebijakan Presiden Prabowo Soal Abolisi dan Amnesti
Jakarta – Persetujuan DPR RI terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti bagi Hasto Kristiyanto mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Langkah ini dinilai sebagai upaya menyejukkan situasi nasional dan memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat. Pengamat Politik dan Direktur Informasi dan Komunikasi GREAT Institute, Khalid Zabidi, menyebut keputusan ini
Presiden Tuai Pujian atas Langkah Humanis dalam Kebijakan Hukum
Langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Kebijakan ini dinilai sebagai keputusan konstitusional yang menunjukkan pendekatan humanis dalam penegakan hukum. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyebut keputusan tersebut sebagai langkah yang tepat. “Pemberian amnesti dan abolisi oleh pemerintah termasuk kepada Hasto Kristiyanto
Kebijakan Amnesti dan Abolisi Presiden Cerminkan Keberanian dan Kebijaksanaan
Oleh: Rayyan Fadhil )* Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti dan abolisi terhadap dua tokoh nasional, Hasto Kristiyanto dan Thomas Lembong, mendapat respons positif dari berbagai pihak. Langkah ini dianggap sebagai wujud nyata keberanian dalam kepemimpinan dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan hukum di tengah tantangan politik dan hukum nasional. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bukti
Kebijakan Pengampunan Presiden Mencerminkan Keadilan Restoratif
Oleh: Rania Zhafira )* Kebijakan pengampunan yang diambil Presiden Prabowo Subianto terhadap dua tokoh nasional, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, menuai dukungan dari sejumlah pihak yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk nyata keadilan restoratif. Melalui mekanisme konstitusional, Presiden mengajukan surat resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan