Day: August 3, 2025
Jangan Terprovokasi, Pengibaran Bendera One Piece Picu Disintegrasi Bangsa
JAKARTA – Pengibaran bendera bajak laut ala anime One Piece jelang momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 mengundang perhatian serius dari sejumlah tokoh nasional. Fenomena tersebut dinilai bisa memicu provokasi dan bahkan mengarah pada disintegrasi bangsa, jika tidak segera ditanggapi secara bijak dan proporsional. Menanggapi adanya fenomena pengibaran bendera One Piece, Wakil Ketua DPR
Bijak Menyikapi Tren, Stop Pengibaran Bendera Bajak Laut Jelang HUT RI ke-80
Oleh : Umar Adisusanto )* Menjelang peringatan momentum sakral, yakni Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, ruang publik justru kembali diguncang oleh adanya gelombang tren yang sama sekali tidak sejalan dengan semangat nasionalisme bangsa. Munculnya fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial anime One Piece di berbagai wilayah, terutama pada kendaraan besar seperti truk,
Jaga Kehormatan Merah Putih, Hindari Pengibaran Bendera One Piece di Momen Sakral
JAKARTA – Pengibaran bendera bajak laut bergambar tengkorak ala anime One Piece menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menuai kekhawatiran sejumlah pihak. Fenomena tersebut bukan hanya bentuk ekspresi budaya pop, tetapi juga menyimpan potensi bahaya laten terhadap semangat nasionalisme. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut fenomena tersebut patut diwaspadai. Pengibaran simbol bajak laut itu
Pemerintah Komitmen Hadirkan Demokrasi Substantif Lewat Pemungutan Suara Ulang
Oleh: Rusman Nasrori )* Demokrasi tidak berhenti pada pelaksanaan pemilu semata, melainkan terus bergulir dalam rangka memperkuat legitimasi politik dan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Salah satu indikator kuatnya demokrasi adalah adanya mekanisme korektif ketika terjadi persoalan dalam proses pemilihan umum. Dalam konteks inilah, Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi cermin nyata dari komitmen pemerintah dan penyelenggara
PSU Bebas dari Politisasi Birokrasi
Oleh : Nancy Dora )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada 2025 yang akan digelar pada 6 Agustus mendatang menjadi tonggak penting dalam menuntaskan agenda demokrasi nasional. Pemerintah memastikan seluruh tahapan PSU berjalan sesuai prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber dan Jurdil), serta bebas dari intervensi politik maupun politisasi birokrasi. Penegasan ini
Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi Jelang Pemungutan Suara Ulang
JAKARTA – Pemerintah melalui sejumlah kementerian dan lembaga terkait mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara pada 6 Agustus mendatang. Imbauan ini disampaikan sebagai bentuk antisipasi terhadap meningkatnya penyebaran informasi menyesatkan, hoaks, serta propaganda negatif yang beredar
Pemerintah Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Demi Sukseskan PSU
Jakarta – Pemerintah melalui sinergi lintas kementerian, lembaga negara, serta aparat keamanan terus mengintensifkan koordinasi demi menyukseskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 yang akan digelar pada 6 Agustus di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan aman, tertib, dan demokratis. Wakil
Pemerintah Gratiskan PBG Hingga PPN Rumah Subsidi Sampai Desember 2025
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program rumah subsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto memberikan “karpet merah” bukan hanya untuk investor, tetapi juga untuk rakyat kecil. “Kita kenal biasanya karpet merah itu hanya buat investor, tetapi di pemerintahan Presiden
Kuota KPR Subsidi 2025 Ditambah, Akses Hunian Semakin Terjangkau
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Hingga akhir Juli 2025, program ini tercatat telah membiayai 137.015 unit rumah dengan total dana sebesar Rp17 triliun. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa capaian
RUU Penyiaran Jadi Upaya Mitigasi Dampak Konten Negatif di Dunia Maya
Oleh : Antoni Utomo )* Perkembangan teknologi digital telah melahirkan banyak kemajuan di berbagai sektor, namun di sisi lain juga membawa tantangan serius dalam ranah penyiaran dan informasi publik. Dunia maya yang semakin terbuka dan bebas telah menjadi lahan subur bagi penyebaran konten negatif, baik yang mengandung unsur kekerasan, hoaks, ujaran kebencian, hingga pornografi. Dalam