Month: April 2025
Kekerasan di Yahukimo Hanya Ciptakan Penderitaan
Yahukimo – Aksi keji Organisasi Papua Merdeka (OPM) merenggut nyawa warga sipil tak bersalah. Rosalia Rerek Sogen, seorang guru berdedikasi, menjadi korban kebiadaban mereka di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Jumat, 21 Maret 2025. Serangan brutal ini menegaskan bahwa OPM adalah ancaman nyata bagi masyarakat Papua, menghambat pendidikan dan menciptakan ketakutan. Aksi teror
Pertamina Pastikan Pasokan BBM Aman Selama Arus Balik Lebaran 2025
Jakarta – Menyambut musim mudik dan balik Lebaran 2025, PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman dan tersedia bagi masyarakat. Sejumlah langkah strategis telah disiapkan guna menjamin kelancaran distribusi serta kenyamanan pemudik di seluruh Indonesia. PTH Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, mengungkapkan bahwa berbagai layanan
Pemerintah Pastikan Stok BBM Aman, Arus Balik Lebaran 2025 Lancar dan Nyaman
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) selama arus balik Lebaran 2025 dalam kondisi aman dan mencukupi. Dengan perencanaan matang dan koordinasi yang kuat, masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan lancar tanpa kendala bahan bakar. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pasokan BBM nasional terjaga dan
Waspada Hoaks, Pemerintah Ajak Masyarakat Hindari Provokasi Isu UU TNI
Jakarta – Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi terkait polemik revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Berbagai isu hoaks yang beredar di media sosial dinilai dapat memicu keresahan serta merusak stabilitas nasional. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya menjaga kondusivitas dalam menyampaikan kritik terhadap revisi UU TNI.
Informasi UU TNI Sangat Terbuka, Pemerintah Persilakan Masyarakat Pahami Menyeluruh
Jakarta – Naskah Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kini telah tersedia bagi masyarakat melalui situs resmi DPR RI. Dengan ini, masyarakat dapat mengakses dan mempelajari langsung isi dari regulasi terbaru yang mengatur institusi pertahanan negara tersebut. Menurut Ketua DPR RI, Puan Maharani, kendala teknis yang sebelumnya menghambat publikasi naskah telah diatasi. Ia menegaskan bahwa
Pemerintah Optimis Momentum Mudik Lebaran Jaga Pertumbuhan Ekonomi
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa momentum mudik Lebaran 2025 dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Airlangga, setiap Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), belanja masyarakat meningkat secara signifikan, mendorong konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional. “Ya tentu kita berharap sih setiap kali hari raya ekonomi
Momentum Lebaran 2025 Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Jakarta – Momentum Lebaran 2025 menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional, dengan konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat tajam. Hal ini dikarenakan serangkaian kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, mengungkapkan bahwa optimalisasi berbagai stimulus dari pemerintah, seperti bansos, diskon tiket pesawat, dan diskon tarif tol, diharapkan
Pemerintah Undang Para Ahli Berkapasitas untuk Beri Masukan pada RUU Polri
Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI berkomitmen untuk memastikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak yang berkapasitas. Dalam upaya menjaga transparansi, pemerintah akan mengundang para ahli hukum, akademisi, serta masyarakat sipil guna memberikan masukan terhadap rancangan regulasi tersebut. Ketua DPR
Pemerintah Jamin Masukan dan Usulan Masyarakat Terserap dalam RUU Polri
Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa pembahasan Revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri) akan melibatkan partisipasi publik secara luas. Wakil Ketua Komisi III DPR, Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa DPR akan bersikap terbuka terhadap berbagai masukan masyarakat dalam penyusunan revisi RUU Polri dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hinca menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam