Month: April 2025
Indonesia Solid dan Siapkan Taktik Khusus Hadapi Tarif Impor Era Trump
Oleh : Astrid Widia )* Kenaikan tarif impor yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa waktu lalu menimbulkan dinamika baru dalam peta perdagangan global. Namun, Indonesia justru memandang ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat ekonomi nasional dan mengakselerasi transformasi struktural yang telah digagas Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa pemerintahannya. Respons cepat dan terukur
Program MBG Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja
Oleh: Andi Mahesa )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satu program unggulan yang kini terbukti berdampak positif adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Dengan
Inovasi Kunci Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis
Oleh: Eleine Pramesti *) Program makan bergizi gratis telah menjadi solusi konkret dalam upaya menanggulangi permasalahan gizi di berbagai negara. Keberlanjutan program ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana dan dukungan kebijakan, tetapi juga pada inovasi dalam implementasinya. Dengan inovasi, program makan bergizi gratis dapat tetap relevan, efisien, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Salah
Cegah Daya Beli Masyarakat Ambruk, Pemerintah Gaspol Lawan Judi Daring
Jakarta, Pemerintah terus menggencarkan pemberantasan judi daring atau yang juga dikenal sebagai judi online karena dinilai menjadi salah satu biang keladi melemahnya daya beli masyarakat. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perputaran uang di judi online mencapai angka Rp 900 triliun per
UU TNI Perkuat Peran Militer Hadapi Ancaman Keamanan Negara
Jakarta – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang telah disahkan menjadi undang-undang menuai beragam tanggapan dari publik. Namun, sejumlah tokoh menegaskan bahwa revisi tersebut justru memperkuat peran militer dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan negara, tanpa mengancam prinsip-prinsip demokrasi maupun membuka jalan bagi kembalinya dwifungsi ABRI. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mengimbau
UU TNI Tegaskan Batasan Peran Prajurit di Ranah Sipil, Cegah Kembalinya Dwifungsi Militer
Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI resmi menetapkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang menegaskan batasan peran prajurit aktif dalam jabatan sipil. Aturan baru ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan profesionalisme TNI dalam ranah pertahanan, sekaligus menjaga supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa revisi
Narasi ‘Indonesia Gelap’ Tak Sesuai Realita, Pemerintah Terus Bergerak Maju
Jakarta – Narasi provokatif seperti “Indonesia Gelap” dinilai tidak mencerminkan realita dan tidak mewakili aspirasi mayoritas masyarakat. Sebaliknya, bangsa ini tengah bergerak maju dengan semangat optimisme dan berbagai upaya perbaikan. Rektor IPB University, Arif Satria, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bersama para rektor sempat menyinggung soal anggapan bahwa Indonesia sedang berada dalam situasi kelam.
Ayo Damai, Waspadai Agenda Tersembunyi di Balik Indonesia Gelap
Jakarta – Masyarakat perlu mewaspadai adanya agenda tersembunyi yang dapat merugikan bangsa dalam gelombang demonstrasi Indonesia Gelap. Analisa tersebut disampaikan oleh pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, yang menyebut bahwa pola gerakan dalam aksi-aksi Indonesia Gelap menunjukkan adanya desain sistematis dan terstruktur, jauh dari sekadar penyampaian aspirasi spontan masyarakat. “Kita melihat ada pola gerakan yang
Kebijakan Tarif Trump Jadi Momentum Indonesia Bersatu Untuk Ekonomi Nasional
Jakarta – Kebijakan tarif resiprokal terbaru yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, dinilai bukan semata-mata sebagai tekanan, melainkan momentum untuk memperkuat persatuan dan kemandirian ekonomi nasional. Mulai 2 April 2025, AS akan memberlakukan tarif dasar 10 persen ditambah tambahan 32 persen terhadap produk-produk asal Indonesia. Di tengah
Gempur Proteksionisme AS, Prabowo Siapkan Strategi Total Lawan Tarif
Jakarta – Pemerintah Indonesia menunjukkan kesiapannya dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kebijakan yang mulai berlaku secara bertahap pada 5 dan 9 April 2025 itu dinilai dapat berdampak pada berbagai sektor ekspor nasional, terutama industri padat karya seperti apparel dan alas kaki. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno