Day: April 16, 2025
DPR Pastikan Pembahasan RUU Polri Tunggu Surpres
Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani menampik kabar yang menyebutkan DPR segera membahas revisi UU Polri setelah mengesahkan revisi UU TNI. Ketua DPR RI menegaskan, jika ada surpres yang beredar di publik, bukan surpres resmi yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Puan juga memastikan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Polri yang beredar saat ini
Sejalan dengan Prinsip Supremasi Sipil, Tak Ada Isu Dwifungsi dalam Revisi UU TNI
Jakarta – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tetap sejalan dengan prinsip supremasi sipil dan semangat reformasi. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono memastikan revisi tersebut tidak bertentangan dengan demokrasi, melainkan bertujuan menyesuaikan tugas TNI dengan kebutuhan strategis pertahanan nasional. “Revisi ini bukan langkah mundur dalam reformasi TNI, tetapi merupakan bentuk adaptasi
Waspada Provokasi, Revisi UU TNI Banjir Dukungan dari Berbagai Kalangan
Jakarta – Dukungan terhadap pengesahan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) hadir dari berbagai kalangan. Salah satunya, Pemerintah Distrik dan para tokoh di wilayah Inanwatan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Dukungan itu disampaikan dalam bentuk pernyataan sikap di Koramil 1807-02/ Inanwatan, saat kegiatan komunikasi sosial di Koramil 1807/Inanwatan. Danramil 1807-02/ Inanwatan, Kapten Inf.
Berbagai Pihak Yakini Tak Ada Potensi Dwifungsi ABRI dalam Revisi UU TNI
Jakarta – Ketua Umum (Ketum) GP Ansor, Addin Jauharudin menegaskan, tidak ada potensi dwifungsi ABRI dalam revisi Undang-Undang (UU) TNI, seperti yang dikhawatirkan banyak pihak. Ia mengaku telah membaca pasal-pasal dalam revisi tersebut. “Ketakutan terhadap dwifungsi ABRI perlu ditinjau ulang, perlu dibaca pasal itu secara keseluruhan, bahwa ini bukan seperti Orde Baru. Orde Baru tentara
Revisi UU TNI Selaraskan Sistem Pertahanan Nasional dan Semangat Reformasi
Jakarta – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) diyakini sebagai upaya menyelaraskan sistem pertahanan nasional yang menyesuaikan dinamika zaman. Hal ini dikemukakan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, di Jakarta beberapa waktu lalu. Adies Kadir menyebut bahwa pengesahan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan langkah adaptif yang mutlak dibutuhkan. Menurutnya, perubahan regulasi
Elemen Masyarakat Dukung Perubahan UU TNI
Jakarta – Puluhan anggota Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri (GM FKPPI) Kabupaten Malang, menyampaikan pernyataan terkait UU TNI hasil revisi yang sudah disahkan DPR RI. Ketua GM FKPPI Kabupaten Malang, Idhinningrum, mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya perubahan UU TNI dan akan berada di garda terdepan mendukung berbagai kegiatan TNI demi NKRI. “Di sini,
Mengakhiri Teror Separatis demi Papua yang Damai
Oleh : Maretha Wanimbo)* Peristiwa pembantaian terhadap belasan pendulang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan, kembali menunjukkan kekejaman yang tidak dapat dibenarkan oleh kelompok separatis bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Aksi terencana yang menghilangkan nyawa warga sipil ini merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dalam kerangka
Publik Apresiasi Program Cek Kesehatan Gratis
Oleh : Wawan Muwarman Santosa )* Masyarakat dari berbagai kalangan menyambut antusias program cek kesehatan gratis yang digelar oleh pemerintah dan mitra pelayanan kesehatan di sejumlah wilayah Indonesia. Program ini tidak hanya memberikan kemudahan akses terhadap layanan medis dasar, tetapi juga menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil,
Cek Kesehatan Gratis, Langkah Nyata Menuju Indonesia Sehat
Oleh : Andika Pratama )* Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diluncurkan oleh pemerintah sejak Februari 2025 kini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dengan lebih dari 1,5 juta warga telah memanfaatkan layanan ini, dan menjadi bukti konkret bahwa negara hadir untuk menjamin kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Inisiatif ini tidak sekadar menjadi simbol kepedulian, melainkan langkah nyata
Satgas Deregulasi Dibentuk untuk Evaluasi Kebijakan Teknis Ekspor-Impor
Oleh : Dika Adhika Pemerintah Indonesia membentuk Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi sebagai langkah konkret untuk mengevaluasi dan menyederhanakan kebijakan teknis ekspor dan impor yang selama ini dianggap membebani pelaku usaha. Pembentukan satgas ini merupakan upaya strategis untuk memperbaiki iklim usaha dan mendorong efisiensi perdagangan, terutama dalam menghadapi tantangan global dan kebutuhan peningkatan daya saing nasional.