Day: April 4, 2025
Pemerintah Beri Diskon Tarif Tol dan Tiket Pesawat Dukung Kelancaran Arus Balik Lebaran
Jakarta, Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi mengumumkan kebijakan pemberian diskon tarif tol serta potongan harga tiket pesawat untuk mendukung kelancaran arus balik Lebaran 2025. Kebijakan ini menyasar pemudik yang akan kembali ke Jabodetabek dan berlaku mulai 3 – 5 April 2025 dan 8 -10 April 2025,.
Diskon Tarif Tol Diyakini Mampu Dukung Kelancaran Arus Balik
Jakarta – PT Jasa Marga (Persero) Tbk memberikan potongan tarif tol sebesar 20% guna mendukung kelancaran arus balik Lebaran 2025. Diskon ini berlaku pada 3–5 April dan 8–10 April 2025, mulai pukul 05.00 WIB. Kebijakan ini diterapkan untuk perjalanan menerus dari Gerbang Tol (GT) Kalikangkung hingga GT Cikampek Utama. VP Corporate Secretary PT Jasa Marga,
Diskon Tarif Tol dan Tiket Pesawat Sukses Dorong Kelancaran Arus Mudik Lebaran 2025
Oleh : Rivka Mayangsari*). Mudik Lebaran 2025 menjadi salah satu yang paling lancar dalam dua dekade terakhir. Berbagai kebijakan strategis, termasuk diskon tarif tol dan tiket pesawat, terbukti mampu mengurai kepadatan lalu lintas serta meningkatkan kenyamanan pemudik. Ditambah dengan sinergi antara Kepolisian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan berbagai pemangku kepentingan, perayaan Idulfitri tahun ini berlangsung lebih
Mengapresiasi Kebijakan Diskon Tarif Tol dan Tiket Pesawat Pemerintah Dukung Kelancaran Arus Mudik 2025
Oleh: Marshall Emasa *) Pemerintah sekali lagi mengambil langkah konkret untuk memastikan arus mudik hingga arus balik Lebaran 2025 berjalan lancar dengan menghadirkan kebijakan diskon tarif tol dan tiket pesawat. Langkah ini tidak hanya menjadi angin segar bagi masyarakat yang merencanakan perjalanan saat libur Lebaran, tetapi juga sebagai upaya untuk mengurangi beban biaya transportasi di
Semua Pihak All-Out Sukseskan PSU, Targetkan Partisipasi Pemilih Tetap Tinggi
Jakarta – Pemerintah bersama penyelenggara pemilu terus mengupayakan kelancaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di sejumlah daerah. Salah satunya di Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Ketua KPU Gorontalo Utara Sofyan Jakfar menargetkan partisipasi masyarakat tetap tinggi seperti pada Pilkada sebelumnya. “Partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya pada 19 April 2025 adalah yang paling penting,” ujar
Pemerintah Kembali Tegaskan Dukung Kelancaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada
Jakarta – Di tengah suasana libur Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung kelancaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada yang akan diselenggarakan pada 5 April 2025 di lima kabupaten dan satu kota. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil Pilkada 2024. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham
Komitmen Pemerintah Sukseskan Pemungutan Suara Ulang yang Berintegritas dan Demokratis
Oleh : Dian Ananda Putri )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi momen penting dalam memperkuat komitmen terhadap penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat. Meski berlangsung di tengah suasana libur Idulfitri, seluruh elemen negara menunjukkan kesigapan luar biasa demi memastikan setiap tahap PSU berjalan tertib, aman, dan menjunjung tinggi asas keadilan. Langkah ini mencerminkan kematangan sistem
Pemerintah Dorong Partisipasi Masyarakat Sukseskan PSU di Berbagai Wilayah
Oleh : Aulia Hawa )* Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), telah menegaskan komitmennya dalam memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjalan lancar dan sesuai dengan asas demokrasi yang bersih dan adil. Namun demikian, partisipasi masyarakat untuk menyukseskan Pemilu menjadi kunci keberhasilan even tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam rapat virtual kesiapan PSU
DPR Ajak Masyarakat Selesaikan Sengketa UU TNI Melalui Mekanisme Hukum
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanggapi derasnya penolakan masyarakat sipil terhadap pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). UU yang telah disahkan kini menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). DPR menegaskan bahwa judicial review merupakan jalur konstitusional yang sah bagi masyarakat yang merasa keberatan terhadap regulasi tersebut. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave
Penolakan UU TNI Wajib Diselesaikan Lewat Hukum, Demonstrasi Rentan Ditunggangi
Jakarta – Polemik terkait Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terus memicu perdebatan publik. Beberapa kalangan menentang pengesahan undang-undang ini dengan alasan mengancam demokrasi karena keterlibatan TNI di ranah sipil. Namun, pemerintah menegaskan bahwa pihak yang tidak sepakat dapat menempuh jalur hukum melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengungkapkan