Month: March 2025
UU TNI Terbaru Tegaskan Supremasi Sipil Tetap Dijunjung Tinggi
Jakarta – DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sidang paripurna. Pengesahan ini menandai perubahan penting dalam sistem pertahanan negara yang menegaskan profesionalisme TNI sekaligus menjaga supremasi sipil. Serikat Pelajar Muslim Indonesia (Sepmi) menyambut baik pengesahan RUU TNI ini. Mereka menilai perubahan regulasi tersebut merupakan langkah positif dalam memperkuat
Revisi UU TNI Tegaskan Netralitas dan Profesionalitas Militer
Jakarta – Revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi momentum penting dalam memperkuat prinsip netralitas dan profesionalitas militer di Indonesia. Dalam pembaruan tersebut, sejumlah aturan ditegaskan kembali untuk memastikan TNI tetap berada dalam koridor supremasi sipil dan demokrasi. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan bahwa prajurit aktif tetap dilarang terlibat dalam bisnis dan politik
UU TNI Tegaskan Komitmen pada Demokrasi dan Supremasi Sipil
Oleh: Salsa Hamida )* Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang telah resmi disahkan pada 20 Maret 2025 menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam menjaga prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Pembaruan ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa peran TNI tetap fokus pada pertahanan negara tanpa melibatkan diri dalam ranah politik atau pemerintahan sipil. Langkah ini
Regulasi Baru UU TNI Pertegas Batasan Militer di Ranah Sipil
Oleh: Yusuf Setiawan )* Pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru oleh DPR RI pada 20 Maret 2025 menjadi tonggak penting dalam memperjelas batasan antara militer dan ranah sipil di Indonesia. Regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga profesionalisme TNI sekaligus memastikan supremasi sipil tetap menjadi prinsip utama dalam sistem demokrasi. Salah satu
Menteri Hingga Dewan Kecam Teror KKB: Pendidikan di Papua Tak Boleh Tunduk pada Kekerasan!
Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengutuk keras aksi kekejaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menyerang para guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Jumat (21/3). Serangan tersebut menyebabkan satu orang guru asal NTT meninggal dunia, sementara enam lainnya mengalami luka-luka. “Kami mengutuk kekejaman KKB yang telah
Bupati Yahukimo Tegaskan OPM di Balik Serangan Guru, Anggota DPD Desak Penindakan
Papua – Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, menegaskan bahwa kelompok yang melakukan penyerangan terhadap tenaga pendidik dan kesehatan di Distrik Anggruk merupakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pernyataan ini disampaikannya sebagai respons atas serangan brutal yang mengakibatkan satu guru meninggal dunia serta melukai tujuh orang lainnya, termasuk tenaga kesehatan. “Kami biasa merasakan keamanan dan ketenangan. Namun, kali
Pemerintah Tegas Tumpas OPM, Papua Aman
Oleh: Emanuel Lokbere* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara dari ancaman kelompok separatis bersenjata di Papua. Berbagai langkah telah diambil untuk memastikan keselamatan masyarakat, termasuk meningkatkan operasi keamanan serta memperkuat kehadiran negara di wilayah yang rawan gangguan. Upaya ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi kelompok yang
UU TNI Jaga Supremasi Sipil, Sesuaikan Perkembangan Zaman dan Tingkatkan Profesionalisme Prajurit
Oleh : Dimas Drajat )* Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dalam sidang paripurna pada 20 Maret 2025. Perubahan ini memastikan supremasi sipil tetap terjaga, menyesuaikan strategi pertahanan dengan dinamika zaman, serta meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menghadapi tantangan pertahanan modern. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa revisi UU TNI
Jaga Supremasi Sipil, Masyarakat Hendaknya Beri Kesempatan Terlaksananya UU TNI
Oleh : Alif Ramadhan )* Pemerintah dan DPR menegaskan bahwa Revisi Undang-Undang TNI tetap mengedepankan prinsip demokrasi serta kepentingan nasional. Dalam konteks ini, memberikan kesempatan bagi UU TNI untuk dilaksanakan secara efektif menjadi langkah yang sejalan dengan prinsip supremasi sipil dan tata hukum yang berlaku. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa setiap peraturan
Sekolah Rakyat Rekrut Guru ASN untuk Pendidikan Berkualitas
Oleh: Angi Puteri* Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Salah satu langkah strategis yang akan ditempuh adalah merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai tenaga pengajar. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang